MANADO, DutaMetro.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara terus memperkuat penerapan penegakan hukum yang mengedepankan keadilan restoratif atau Restorative Justice (RJ). Pendekatan ini menjadi salah satu instrumen penyelesaian perkara pidana dengan menitikberatkan pada pemulihan, kepentingan korban, serta tanggung jawab pelaku sesuai ketentuan perundang-undangan.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan ekspose Mekanisme Keadilan Restoratif ke-7 atas perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Manado. Kegiatan berlangsung secara virtual melalui video conference di Ruang VC Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sulawesi Utara.
Ekspose perkara dipaparkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manado, Fanny Widiastuti, S.H., M.Hum., bersama jajaran Bidang Tindak Pidana Umum. Kegiatan ini juga diikuti para Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dari seluruh Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Utara.
Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferrytass Dt. Toembidjo, turut mengikuti jalannya ekspose dengan didampingi Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum), Koordinator Dr. Ulfa, Kasi B La Haja, S.H., M.H., serta Kasi D Pidum Steven, S.H., M.H.
Penerapan Restorative Justice bukan sekadar memberikan ruang penyelesaian perkara di luar proses peradilan, melainkan harus dilaksanakan secara selektif, objektif, dan bertanggung jawab. Setiap perkara wajib memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dengan tetap menjamin hak korban, mempertimbangkan tanggung jawab pelaku, serta memperhatikan dampak tindak pidana terhadap masyarakat.
Karena itu, proses ekspose menjadi bagian penting untuk menguji kelayakan penerapan keadilan restoratif sebelum keputusan diambil. Prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas harus menjadi landasan agar kebijakan tersebut tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum.
Keikutsertaan Plt. Kajati Sulawesi Utara bersama jajaran Bidang Tindak Pidana Umum sekaligus mempertegas pentingnya pengawasan, koordinasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keadilan restoratif di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
Melalui pendekatan penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan humanis, Kejaksaan diharapkan tidak hanya menghadirkan kepastian hukum, tetapi juga memastikan keadilan benar-benar dirasakan masyarakat dengan mengedepankan pemulihan tanpa mengabaikan hak-hak korban.
Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang diselesaikan, tetapi juga dari sejauh mana keadilan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui penerapan Restorative Justice yang selektif, transparan, dan berlandaskan hukum, Kejaksaan diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang berintegritas, menjunjung hak korban, serta mengedepankan pemulihan tanpa mengorbankan rasa keadilan.”***
