Jakarta – Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly didampingi Kepala Dinas Pertanian Sri Mulyani hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian Tahun 2026 dengan Fokus pada antisipasi dampak kemarau ekstrem melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Rakornas yang dipimpin Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman dihadiri kepala daerah se Indonesia dilaksanakan, Senin (20/4/2026) di auditorium Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan.
Dalam Rakor tersebut Mentan menyampaikan, fokus pada antisipasi dampak kemarau ekstrem melalui penguatan ketahanan pangan, pompanisasi, dan manajemen air.
Mentan juga mendorong pemerintah daerah menyiapkan data usulan kegiatan, perbaikan irigasi, dan percepatan tanam untuk mencegah gagal panen, dan peserta rakor diwajibkan menyiapkan data usulan mitigasi terverifikasi untuk disinkronisasi dengan program pusat.
Rakor ini merupakan respon terhadap potensi kekeringan ekstrem, memastikan pemerintah daerah proaktif melindungi sektor pertanian dan pasokan air bersih bagi masyarakat.
Selepas kegiatan itu, Wabup Ahmad Fadly didampingi Kadis Pertanian Sri Mulyani menyampaikan, sesuai arahan dari Mentan agar Provinsi maupun Kabupaten/kota segera menyerap anggaran yang sudah diberikan.
“Tadi pak Mentan menegaskan agar daerah segera menyerap anggaran yang telah diberikan, dan bagi daerah yang telah baik dalam penyerapan, boleh mengajukan lagi tambahan, semua dalam kontek dalam antisipasi hadapi kemarau panjang dan kekeringan 2026 ini,” ujarnya.
Dikatakan Wabup lagi, langkah penting dalam menghadapi potensi kemarau yang diprediksi BMKG, dilakukan dengan irigasi pompanisasi dengan menaikan air dari sungai atau sumber air lainnya.
“Pak Mentan menyampaikan arahan pak Presiden agar jangan sampai kemarau panjang mengganggu ketahanan pangan, karena itu Kementan sangat mensuport daerah dengan anggaran, agar daerah kuat dalam ketahanan pangan,” tukasnya.
Sementara itu Kadis Pertanian Sri Mulyani mengungkapkan, Pemerintah Daerah telah melaksanakan langkah yang disarankan Kementan dan bahkan telah menyampaikan usulan tambahan melalui aplikasi dari Kementan.
“Kita telah menyampaikan usulan tambahan untuk pemeliharaan irigasi tersier, DAM Parit, irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan melalui aplikasi Kementan, dan hari ini kembali akan sampaikan untuk memastikannya, sesuai arahan pak Menteri,” ujarnya.
Diungkapkan Sri lagi, APBN tahun 2026 untuk pemulihan bencana tahun 2025 telah disetujui untuk 3 (tiga) kegiatan dengan total dana mencapai Rp9 Miliar.
“Tahun 2026 ada 20 unit operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier dimana kondisi saat ini sudah dalam masa proses pengadaan, kemudian Rehabilitasi Lahan Sawah Terdampak Bencana seluas 60 hektar kondisi saat ini dalam masa proses konstruksi di lapangan dan optimalisasi lahan sawah terdampak bencana seluas 180 hektar kondisi saat ini juga dalam masa proses konstruksi di lapangan,” ungkapnya.
Sedangkan untuk APBN sektor pertanian tahun 2026 di luar pemulihan bencana, Kadis Pertanian juga menyampaikan setidaknya ada 7 (tujuh) kegiatan.
“Direncanakan ada 7 kegiatan yang dilaksanakan tahun 2026 diluar pemulihan bencana senilai Rp27 Miliar, yakni bangunan konservasi air atau DAM Parit, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, optimalisasi sawah non rawa, bantuan padi benih oplah, bantuan benih pagi reguler dan bantuan benih jagung reguler,” ujarnya.
Terakhir Sri Mulyani mengungkapkan, dalam 10 kegiatan yang diperoleh dari dana APBN untuk bidang pertanian mencapai Rp36 Miliar. Tentunya tidak lepas dari kerja keras dan dukungan pimpinan daerah.
“Dana tersebut disalurkan langsung ke rekening Kelompok Tani dimana nantinya pelaksanaan kegiatan secara swakelola. Tentu di kesempatan ini, Saya juga ucapkan terima kasih atas dukungan pimpinan daerah Tanah Datar,” pungkasnya.
