Iklan
Iklan

Pemkab Pulau Taliabu Tetapkan 78 Hektare Lahan untuk Pembangunan Bandara Dufo

BOBONG – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu resmi menetapkan lahan seluas 78 hektare di Dusun Dufo, Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat, sebagai lokasi pembangunan Bandar Udara Kabupaten Pulau Taliabu. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Pulau Taliabu Nomor 189 Tahun 2026 tertanggal 18 November 2026.

Keputusan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam membuka keterisolasian wilayah kepulauan sekaligus memperkuat konektivitas transportasi udara guna mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah Lahan Bandara Dufo yang juga menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, Dr. Yosar Kardiat, menyebut penetapan lokasi tersebut sebagai tahapan penting dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur transportasi udara di daerah yang secara geografis terpisah oleh lautan.

“Penetapan lokasi ini menjadi langkah awal yang krusial untuk memperkuat konektivitas wilayah sekaligus membuka akses transportasi yang lebih luas bagi seluruh masyarakat Pulau Taliabu,” ujarnya.

Secara teknis, rencana pembangunan bandara tersebut telah dirincikan dalam dokumen bernomor 553.2/672.2/SETDA tertanggal 19 November 2026. Dalam dokumen itu, kebutuhan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) diproyeksikan mencapai sekitar 110 hektare.

Dari total luasan tersebut, sekitar 83 hektare dialokasikan untuk kebutuhan operasional sisi udara, sedangkan 27 hektare lainnya diperuntukkan bagi pengembangan fasilitas sisi darat.

Sementara itu, luas lahan yang dipersiapkan untuk pembebasan guna mendukung pembangunan infrastruktur utama dan fasilitas penunjang bandara diperkirakan mencapai 78 hektare.

Terkait tahapan pelaksanaan, Yosar menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan terlebih dahulu menyelesaikan proses pengadaan tanah yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu tahun. Pembangunan fisik bandara direncanakan dapat dimulai setelah seluruh proses pengadaan tanah rampung.

“Proses pengadaan tanah kami perkirakan berlangsung selama kurang lebih satu tahun, dan pembangunan fisik bandar udara akan segera dilaksanakan setelah seluruh tahapan pengadaan tanah selesai,” jelasnya.

Lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur transportasi, kehadiran Bandara Dufo diharapkan menjadi pintu masuk bagi percepatan pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu. Akses penerbangan yang lebih memadai dinilai berpotensi memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi hasil produksi lokal, serta membuka peluang investasi di sektor industri, perdagangan, dan pariwisata.

Tidak hanya itu, keberadaan bandara juga diharapkan memperkuat pelayanan publik, khususnya dalam distribusi logistik, penyaluran bantuan, hingga mendukung proses evakuasi masyarakat ketika terjadi kondisi darurat maupun bencana alam.

Dengan penetapan lokasi tersebut, pemerintah daerah mulai memasuki tahapan penting menuju realisasi Bandara Dufo. Tantangan berikutnya adalah memastikan proses pengadaan tanah berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta memberikan kepastian kepada masyarakat yang terdampak, sehingga rencana pembangunan ini dapat diwujudkan tanpa mengabaikan hak-hak pemilik lahan.

(JK)

Must Read

Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan

Related News