BOBONG – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (adminduk). Melalui inovasi BAKUDAPA serta percepatan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Kartu Identitas Anak (KIA), pemerintah berupaya menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan menjangkau masyarakat hingga pelosok desa.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Inovasi BAKUDAPA dan Kolaborasi Pelayanan IKD serta KIA yang berlangsung di Kantor Desa Bobong, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara, Wa Zaharia, S.STP, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Pulau Taliabu, para camat, kepala desa, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutan Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, yang dibacakan Asisten I, Sukri Lasanya, disampaikan apresiasi kepada Dinas Dukcapil Provinsi Maluku Utara atas dukungan dan kolaborasi dalam memperkuat pelayanan administrasi kependudukan di Pulau Taliabu.
Menurutnya, data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi merupakan fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan serta keberhasilan pembangunan daerah. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun program pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, hingga memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
Karena itu, inovasi BAKUDAPA diharapkan mampu menjadi terobosan dalam mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, terutama warga yang selama ini menghadapi kendala jarak, kondisi geografis, dan keterbatasan akses menuju pusat pelayanan.
“Inovasi tidak boleh hanya menjadi sebuah program atau sekadar nama kegiatan, tetapi harus mampu menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Selain penguatan BAKUDAPA, pemerintah daerah juga mendorong percepatan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis teknologi.
Namun, digitalisasi pelayanan harus tetap memperhatikan kondisi sosial dan kemampuan masyarakat. Pemerintah menilai pelayanan secara langsung atau manual masih diperlukan, mengingat belum seluruh warga memiliki perangkat telepon pintar, akses internet yang memadai, maupun kemampuan literasi digital.
Dengan demikian, transformasi digital tidak boleh justru menciptakan kesenjangan baru dalam memperoleh pelayanan publik. Setiap warga harus tetap mendapatkan kemudahan dalam mengakses dokumen dan identitas kependudukan.
Perhatian serupa juga diberikan terhadap peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Dokumen ini menjadi salah satu instrumen penting dalam pemenuhan hak identitas anak sekaligus mendukung tertib administrasi kependudukan sejak usia dini.
Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Bupati menginstruksikan seluruh camat, kepala desa, serta perangkat daerah terkait agar lebih aktif melakukan sosialisasi, mendata warga, dan mendorong masyarakat segera mengurus dokumen kependudukan, termasuk IKD dan KIA.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan administrasi kependudukan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Dukcapil. Dibutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, para peserta diharapkan memahami secara menyeluruh substansi inovasi BAKUDAPA serta mekanisme pelayanan IKD dan KIA, sehingga informasi dan manfaat program dapat diteruskan secara efektif kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
Kolaborasi antara Pemprov Maluku Utara dan Pemkab Pulau Taliabu ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi berlanjut dalam implementasi nyata di lapangan. Dengan pelayanan yang semakin dekat, inklusif, dan responsif, masyarakat Pulau Taliabu diharapkan memperoleh hak administrasi kependudukan secara lebih mudah tanpa terkendala jarak maupun kondisi geografis.
(JK)














