Iklan
Iklan

Pemkab Pulau Taliabu Perkuat Kapasitas Operator SIKS-NG, Tingkatkan Akurasi Data Bansos dan Dukung Target UHC

Bobong, dutametro.com – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, terus memperkuat kualitas data kesejahteraan sosial sebagai fondasi penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Melalui Dinas Sosial, pemkab menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Penguatan Kapasitas Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) bagi operator desa se-Kabupaten Pulau Taliabu.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Balai Desa Bobong tersebut dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, Kementerian Sosial RI, BPJS Kesehatan Pulau Taliabu, para kepala desa, serta operator SIKS-NG dari seluruh desa di Kabupaten Pulau Taliabu.

Bimtek dan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan data kesejahteraan sosial agar semakin akurat, terpadu, dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan serta penyaluran berbagai program perlindungan sosial pemerintah.

Mewakili Bupati Pulau Taliabu, Asisten I Setda Pulau Taliabu, Sukri La Sanya, menegaskan bahwa penguatan kapasitas operator SIKS-NG merupakan langkah strategis untuk memastikan data kesejahteraan sosial yang menjadi dasar penyaluran bantuan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Operator SIKS-NG memiliki peran yang sangat strategis. Mereka bukan sekadar menginput data, tetapi menjadi garda terdepan dalam melakukan pendataan, verifikasi, validasi, hingga pemutakhiran data masyarakat sehingga seluruh program perlindungan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Sukri.

Ia menjelaskan, kualitas data merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kompetensi operator agar mampu mengikuti perkembangan kebijakan serta mekanisme pengelolaan SIKS-NG.

Lebih lanjut, Sukri menyampaikan bahwa pemutakhiran data kesejahteraan sosial juga menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Pulau Taliabu.

Saat ini, dari total 68.066 penduduk, sebanyak 65.192 jiwa atau 95,78 persen telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan 44.377 jiwa berstatus aktif.

Meski demikian, pemerintah daerah masih perlu menambah sekitar 1.513 peserta terdaftar dan meningkatkan jumlah peserta aktif sebanyak 10.076 jiwa agar target UHC Prioritas dapat tercapai.

Dalam kesempatan tersebut, Sukri juga mengingatkan para kepala desa agar tidak mengganti operator SIKS-NG yang telah mengikuti pelatihan secara sepihak. Menurutnya, keberlanjutan operator sangat penting agar proses pembaruan data yang dilakukan setiap bulan dapat berjalan secara konsisten tanpa mengalami keterlambatan.

“Insentif operator juga harus menjadi perhatian pemerintah desa dan dipastikan telah dianggarkan dalam APBDes sehingga mereka dapat bekerja secara optimal,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu, Kuraisia Marsaoly, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial.

Selain mendapatkan materi mengenai pengelolaan SIKS-NG, para peserta juga memperoleh pembekalan terkait penggunaan aplikasi PASTI JKN dari BPJS Kesehatan sebagai bagian dari upaya mendukung pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.

“Kami berharap seluruh operator semakin memahami mekanisme pendataan, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data sesuai ketentuan yang berlaku. Data yang berkualitas akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial secara tepat sasaran,” ungkap Kuraisia.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BPJS Kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem data kesejahteraan sosial yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

“Melalui bimtek ini, kami berharap seluruh operator SIKS-NG mampu menghasilkan data sosial yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan sehingga setiap kebijakan dan program perlindungan sosial benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.

Jak

Must Read

Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan

Related News