JAMBI, dutametro.com – Aksi unjuk rasa Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWaSI) Provinsi Jambi di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi, Rabu (29/7/2026), berakhir tanpa hasil. Selama hampir empat jam berorasi, tidak satu pun pejabat yang berwenang muncul untuk menerima ataupun berdialog dengan para demonstran.
Padahal, jauh sebelum aksi digelar, AWaSI mengaku telah melayangkan surat pemberitahuan sekaligus permohonan audiensi kepada pihak BPKPD. Namun ketika massa tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB, mereka justru memperoleh informasi bahwa Kepala BPKPD, Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak berada di kantor.
Ketiadaan pejabat tersebut memunculkan tanda tanya di kalangan peserta aksi. Mereka menilai, setidaknya harus ada pejabat yang ditugaskan untuk menerima aspirasi masyarakat, terlebih aksi tersebut telah diberitahukan secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
Massa sempat berniat memasuki area kantor untuk mencari kepastian mengenai keberadaan pejabat yang dapat menerima aspirasi. Namun langkah itu diurungkan guna menjaga situasi tetap kondusif. Mereka memilih bertahan di luar gedung sambil terus menyampaikan orasi secara bergantian.
Ketegangan meningkat ketika sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) mendatangi massa. Menurut pengakuan peserta aksi, salah seorang ASN meminta agar demonstrasi segera dibubarkan karena tidak ada pejabat yang akan menemui mereka.
“Ini kantor kami, ngapain lagi kalian di sini? Dak ado yang mau ketemu dengan kalian,” ujar seorang ASN, sebagaimana disampaikan oleh peserta aksi.
Ucapan tersebut sontak memancing kekecewaan massa. Mereka menilai sikap itu mencerminkan tertutupnya ruang komunikasi antara penyelenggara pemerintahan dengan masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi secara damai.
Tidak hanya itu, massa juga berusaha mencari Kasubbag Umum guna memastikan apakah surat pemberitahuan aksi dan permohonan audiensi telah diteruskan kepada pimpinan. Namun menurut informasi yang mereka terima, Kasubbag Umum juga tidak berada di tempat sehingga tidak ada pihak yang dapat memberikan kepastian mengenai tindak lanjut surat tersebut.
Selama kurang lebih empat jam, sejak pukul 09.00 WIB hingga sekitar pukul 13.00 WIB, massa tetap bertahan di halaman Kantor BPKPD. Orasi terus dilakukan sembari menunggu adanya pejabat yang bersedia berdialog. Namun penantian itu berakhir tanpa hasil karena hingga aksi selesai tidak ada satu pun pejabat yang menemui para demonstran.
Dalam orasinya, Ketua Umum AWaSI Provinsi Jambi, Erfan Indriyawan, SP, kembali membeberkan dugaan penyimpangan anggaran pada tujuh paket kegiatan dengan total nilai sekitar Rp9,39 miliar. Paket tersebut meliputi jasa keamanan, jasa kebersihan, jasa keamanan STQ dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), jasa kebersihan STQ dan RTH, belanja hadiah perlombaan, pengadaan blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), serta belanja tagihan telepon dan jaringan online SAMSAT se-Provinsi Jambi.
Menurut Erfan, berbagai temuan tersebut layak ditindaklanjuti melalui audit investigatif dan penyelidikan oleh aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Karena tidak ada pejabat yang bersedia menerima aspirasi, massa akhirnya membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 13.00 WIB.
Sebelum meninggalkan lokasi, Koordinator Aksi menegaskan bahwa AWaSI tidak akan menghentikan upaya mereka. Organisasi tersebut memastikan akan kembali menggelar aksi lanjutan pada Kamis (30/7/2026) dengan mendatangi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Jambi. Mereka berencana meminta bertemu langsung dengan Kepala BKAD Provinsi Jambi, Agus Pirngadi, untuk memperoleh penjelasan atas berbagai persoalan yang menjadi tuntutan aksi.
AWaSI menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan pelaksanaan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Organisasi itu berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog secara terbuka, sehingga setiap aspirasi masyarakat dapat dijawab secara transparan dan akuntabel.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak BPKPD Provinsi Jambi mengenai alasan tidak adanya pejabat yang menerima massa aksi maupun tanggapan atas berbagai dugaan yang disampaikan dalam unjuk rasa tersebut. Seluruh dugaan yang disampaikan massa masih memerlukan pembuktian melalui audit dan proses penyelidikan oleh instansi yang berwenang. (Jn)
