Padang, dutametro.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2024 pada Senin (10/3) di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, El Muharlion, S.Pd, serta dihadiri oleh para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Padang, jajaran Pemerintah Kota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kepala daerah dalam menyampaikan capaian kinerja pemerintah selama satu tahun terakhir. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota guna meningkatkan pelayanan publik serta pembangunan di Kota Padang.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Padang memaparkan berbagai capaian pembangunan dan tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2024. Laporan ini disampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.
LKPJ ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan otonomi daerah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas, ujar Wali Kota Padang dalam pidatonya.
Ia menyampaikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 telah mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang APBD Tahun 2024, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun 2024, serta berbagai regulasi lainnya.
LKPJ yang disampaikan Wali Kota Padang mengungkap sejumlah pencapaian di berbagai sektor. Dalam bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia, Pemerintah Kota Padang berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 83,98 di tahun 2023 menjadi 84,34 di tahun 2024. Angka ini menempatkan Kota Padang sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Sumatera Barat, melampaui rata-rata provinsi (76,43) dan nasional (75,02). Peningkatan ini didukung oleh angka harapan hidup yang naik dari 74,94 menjadi 75,20 tahun, angka harapan lama sekolah meningkat dari 16,56 menjadi 16,57 tahun, rata-rata lama sekolah naik dari 11,62 menjadi 11,63 tahun, serta pengeluaran per kapita yang meningkat dari Rp 15.089 menjadi Rp 15.458.
Dalam sektor kesehatan, Pemkot Padang berhasil menurunkan angka stunting dari 24,2 persen di tahun 2023 menjadi 17,29 persen pada September 2024. Sejalan dengan prioritas nasional, berbagai program kesehatan telah dijalankan guna memastikan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Pemkot Padang juga fokus pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dengan berbagai program sosial seperti bantuan sembako untuk 110 penyandang disabilitas di 11 kecamatan, bantuan usaha ekonomi produktif untuk 11 penyandang disabilitas, bantuan kaki palsu untuk tiga penyandang disabilitas bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II, serta pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas di Balai Latihan Bina Daksa, Bogor.
Pada tahun 2024, pembangunan infrastruktur Kota Padang terus meningkat dengan capaian pembangunan jalan kota sepanjang 0,7 km, pemeliharaan jalan sepanjang 34,09 km, pembangunan drainase sepanjang 0,8 km, serta pemeliharaan drainase sepanjang 34,81 km. Selain itu, peningkatan akses transportasi publik terus dilakukan dengan penyediaan layanan Trans Padang yang semakin menunjang konektivitas antarwilayah di kota ini.
Perekonomian Kota Padang mencatat pertumbuhan 4,65 persen pada tahun 2024, meningkat dari 4,54 persen di tahun 2023. Upaya penguatan ekonomi dilakukan melalui dukungan terhadap 47.692 pelaku usaha mikro dan 12.206 industri kecil menengah (IKM), peningkatan transaksi perdagangan dalam dan luar negeri, pengembangan 11 kampung tematik dan kawasan ekonomi baru, serta penyelesaian pembangunan Pasar Raya Fase VII.
Kota Padang terus mengembangkan sektor pariwisata dengan memperkuat Kawasan Wisata Gunung Padang, Pulau-Pulau Kecil, dan wilayah timur Kota Padang. Di sektor investasi, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 3,42 triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai 15 juta dolar AS.
Sebagai daerah rawan bencana, Kota Padang meningkatkan kesiapsiagaan dengan menambah jumlah Kelurahan Tangguh Bencana dari 21 menjadi 27 kelurahan. Kota ini juga telah mendapat pengakuan internasional Tsunami Ready Community dari UNESCO-IOC untuk Kelurahan Purus dan Lolong Belanti. Indeks Risiko Bencana Kota Padang pada tahun 2024 menurun menjadi 155,96 dari 166,99 pada tahun 2023, menunjukkan kemajuan dalam mitigasi bencana.
Setelah penyampaian LKPJ, sejumlah anggota DPRD Kota Padang memberikan tanggapan dan masukan terkait capaian serta tantangan yang dihadapi pemerintah kota. Ketua DPRD, Muharlion, menegaskan bahwa DPRD akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait laporan ini guna memastikan perencanaan pembangunan ke depan lebih optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Evaluasi dari LKPJ ini penting untuk menentukan arah kebijakan ke depan, agar pembangunan Kota Padang semakin maju dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya, tutup Muharlion.
Adv
