Padang,Dutametro.com.-Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sumatera Barat terus mengintensifkan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 melalui rapat kerja lanjutan yang digelar di Gedung DPRD Sumbar, Kamis (26/6/2025).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah mitra kerja, termasuk perwakilan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar.
Ketua Pansus RPJMD, Indra Catri, menegaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan agar lebih terarah dan berkelanjutan.
“RPJMD adalah kompas pembangunan lima tahun ke depan. Dokumen ini harus menyentuh kebutuhan masyarakat, realistis dalam pendanaan, dan mampu membawa Sumatera Barat menjadi daerah yang mandiri secara ekonomi,” ujar Indra.
Pansus, kata Indra, fokus menyusun dokumen perencanaan yang strategis, responsif terhadap tantangan daerah, dan selaras dengan dinamika kebijakan nasional—terutama terkait kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada pendapatan daerah.
“Kami ingin RPJMD 2025–2029 benar-benar implementatif dan mampu menjawab tantangan pembangunan di Sumbar secara konkret,” tambahnya.
Sebagai bagian dari upaya penyempurnaan, Pansus juga telah melakukan studi banding ke sejumlah provinsi lain. Dalam kunjungan tersebut, mereka mendalami berbagai isu strategis, seperti arah kebijakan pembangunan daerah, program prioritas, serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di tengah kebijakan pusat seperti opsen pajak dan pengalihan penerimaan pajak kendaraan bermotor ke pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu, Pansus juga membahas pentingnya memiliki rencana alternatif dalam menghadapi tekanan fiskal, serta upaya menjaga konsistensi antara perencanaan program, penganggaran, dan implementasi di lapangan.
Sinkronisasi antara RPJMD provinsi dan rencana pembangunan kabupaten/kota juga menjadi sorotan penting, agar kebijakan antarwilayah bisa saling menopang dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Fokus sektor pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, kelautan, pariwisata, hingga pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru.
