Padang – Komitmen Pemerintah Kabupaten Solok dalam mempercepat pemulihan pascabencana kembali ditegaskan. Bupati Solok, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, menghadiri Rapat Asistensi dan Monitoring Penyesuaian APBD dalam rangka Pemanfaatan Tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Selasa (21/7/2026).
Forum strategis tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat agar tambahan Dana Transfer ke Daerah dapat dimanfaatkan secara cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam percepatan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.
Rapat dihadiri Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, SP, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Dr. Kastorius Sinaga, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, MEc.Dev., Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Fernando H. Siagian, S.STP., M.Si., para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta jajaran kepala OPD terkait.
Dalam arahannya, Dr. Kastorius Sinaga menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi pascabencana harus menjadi prioritas seluruh pemerintah daerah. Salah satu fokus utama yang perlu segera dilakukan adalah normalisasi sungai sebagai langkah strategis untuk memulihkan jaringan irigasi, penyediaan air bersih, serta infrastruktur vital lainnya.
Ia menjelaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sumatera kini memasuki fase pembangunan permanen setelah pemerintah menetapkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk tiga tahun ke depan. Karena itu, sinergi pemerintah pusat dan daerah harus semakin diperkuat agar seluruh program berjalan efektif dan tepat waktu.
Selain percepatan pembangunan fisik, Kastorius juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik. Pemerintah daerah diminta aktif mempublikasikan setiap perkembangan pembangunan melalui website resmi, media lokal, dan media sosial agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat sekaligus mencegah penyebaran hoaks.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, MEc.Dev. mengungkapkan bahwa tambahan Dana Transfer ke Daerah untuk Provinsi Sumatera Barat senilai Rp2,617 triliun telah disalurkan ke rekening kas daerah sejak Februari hingga April 2026.
Menurutnya, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, dana tersebut harus diprioritaskan untuk kegiatan rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi bencana, dan pemulihan pelayanan dasar masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak perlu menunda pelaksanaan program karena mekanisme penyesuaian anggaran telah tersedia tanpa harus menunggu perubahan APBD.
Selain itu, pemerintah daerah diminta mengantisipasi potensi El Niño pada Agustus hingga September mendatang serta menyampaikan laporan perkembangan pemanfaatan TKD secara berkala kepada pemerintah pusat sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan program.
Senada dengan itu, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Fernando H. Siagian menegaskan bahwa tambahan TKD tidak boleh mengendap di Rekening Kas Umum Daerah.
Ia mengingatkan agar seluruh anggaran benar-benar difokuskan pada rehabilitasi, rekonstruksi, dan mitigasi kebencanaan, serta tidak dialihkan untuk belanja yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, seperti penambahan tunjangan, pembelian kendaraan dinas mewah, maupun kegiatan pendukung yang tidak memberikan manfaat nyata.
Fernando juga menekankan pentingnya transparansi dengan menyampaikan progres pembangunan secara terbuka melalui media resmi pemerintah sehingga masyarakat dapat memantau pelaksanaan program sekaligus merasakan kehadiran pemerintah dalam proses pemulihan.
Menutup kegiatan, Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota segera menyusun rencana kerja yang terukur, lengkap dengan jadwal pelaksanaan dan target penyelesaian setiap program.
Ia juga mendorong pembentukan tim terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, perguruan tinggi, serta seluruh pemangku kepentingan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif.
Bagi Pemerintah Kabupaten Solok, kehadiran Bupati Jon Firman Pandu dalam rapat ini menjadi wujud komitmen daerah untuk memastikan setiap rupiah tambahan Dana Transfer ke Daerah dimanfaatkan secara optimal, transparan, dan akuntabel. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, diharapkan percepatan pemulihan pascabencana dapat terlaksana dengan baik, pelayanan publik semakin meningkat, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok terus terwujud.**yans
