BOBONG, dutametro.com— Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, melakukan kunjungan studi ke Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dalam rangka mempelajari implementasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Kunjungan yang berlangsung di Ruang Pertemuan IT Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun tersebut dihadiri Bupati Pulau Taliabu Sashabila Widya L Mus, Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun sigit budiarto, s.sos,M.si, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Dr. Yosar Kardiat, S.STP., MM, Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Madium, Kurnia Aminulloh, Suryanto, SE, M.Si Kadis perhubungan Madiun, Martono ST, Kadis perhubungan Pulau Taliabu, serta jajaran Perangkat Daerah terkait. Rombongan diterima oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Madiun.
Dalam sambutannya, Bupati Pulau Taliabu menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar studi banding, tetapi menjadi bagian dari upaya Pemerintah Daerah untuk mempelajari proses, tahapan, serta pengalaman Kabupaten Madiun dalam menerapkan skema creative financing.
Kabupaten Madiun dipilih sebagai salah satu rujukan karena telah memiliki pengalaman dalam mengembangkan KPBU Penerangan Jalan. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu berharap pengalaman tersebut dapat menjadi referensi untuk merancang skema pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah.
“Yang kami pelajari bukan hanya keberhasilannya, tetapi juga prosesnya, termasuk tantangan dan hal-hal yang perlu diperbaiki. Kami ingin menyesuaikan pembelajaran tersebut dengan karakteristik dan kemampuan Kabupaten Pulau Taliabu,” demikian disampaikan dalam kunjungan tersebut.
KPBU Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Madiun menjelaskan bahwa KPBU Penerangan Jalan merupakan kerja sama berbasis layanan dengan skema Design, Build, Finance, Operate, Maintenance and Transfer (DBFOMT). Dalam skema tersebut, badan usaha berperan dalam pembangunan, pembiayaan, pengoperasian, pemeliharaan hingga penyerahan aset kepada pemerintah sesuai masa kerja sama.
Dalam paparannya, Pemerintah Kabupaten Madiun menyampaikan bahwa proyek KPBU Penerangan Jalan tersebut mencakup pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan ribuan titik penerangan jalan dengan masa kerja sama lebih dari 10 tahun. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan KPBU membutuhkan perencanaan yang matang, pembagian risiko yang jelas, dukungan kelembagaan serta komunikasi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD.
Selain aspek pembiayaan, hal penting yang menjadi pembelajaran adalah bahwa KPBU harus diposisikan sebagai kerja sama penyediaan layanan kepada masyarakat, bukan sekadar mekanisme pengadaan infrastruktur.
Karena itu, tahapan awal berupa kajian pendahuluan, identifikasi kebutuhan layanan, pembagian hak dan kewajiban para pihak, analisis risiko, serta pengujian kelayakan proyek menjadi bagian penting sebelum proyek ditawarkan kepada badan usaha.
Perkuat Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif
Salah satu pembelajaran penting dari Kabupaten Madiun adalah perlunya membangun persepsi dan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif.
Dalam diskusi, pihak Kabupaten Madiun menekankan bahwa KPBU merupakan kebijakan pemerintah daerah sehingga harus dibangun sebagai program daerah, bukan program atau proyek milik individu maupun perangkat daerah tertentu.
Hal tersebut sejalan dengan perhatian Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu yang menilai bahwa keberhasilan KPBU membutuhkan kesamaan pemahaman antara kepala daerah, DPRD dan seluruh Perangkat Daerah terkait.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu menegaskan bahwa kunjungan tersebut menjadi kesempatan penting untuk memahami proses KPBU secara utuh, terutama aspek kelembagaan, perencanaan, regulasi, pembagian risiko dan keberlanjutan program.
Diarahkan untuk Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Kunjungan studi ini juga menegaskan bahwa setiap inovasi pembiayaan pembangunan harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
Penerangan jalan dipandang bukan hanya sebagai infrastruktur fisik, tetapi sebagai bagian dari pelayanan publik yang dapat mendukung mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, keamanan, serta produktivitas masyarakat pada malam hari.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu melihat KPBU sebagai salah satu opsi yang perlu dikaji secara serius, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah, kelayakan proyek, risiko jangka panjang dan kepentingan masyarakat.
Langkah Selanjutnya
Hasil kunjungan akan menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap kemungkinan penerapan KPBU Penerangan Jalan di daerah.
Beberapa pembelajaran yang menjadi perhatian antara lain penyusunan kajian pendahuluan, penyiapan kelembagaan/tim KPBU, kajian teknis dan hukum, analisis kemampuan fiskal, pembagian risiko, komunikasi dengan DPRD, hingga penjajakan dengan pemerintah pusat dan calon badan usaha.
Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu menegaskan bahwa setiap skema pembiayaan pembangunan harus dirancang secara hati-hati, transparan, terukur dan disesuaikan dengan karakteristik daerah.
Kunjungan ke Kabupaten Madiun diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam menghadirkan alternatif pembiayaan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Belajar dari pengalaman daerah lain, menyesuaikannya dengan kondisi Taliabu, dan memastikan setiap kebijakan bermuara pada manfaat nyata bagi masyarakat.
(Jk)
