PADANG PANJANG, dutametro.com – Wali Kota Hendri Arnis meminta pengawasan terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dioptimalkan. Pengawasan secara rutin perlu dilakukan untuk memastikan kebersihan dapur, kualitas makanan, serta pengelolaan limbah agar makanan yang disajikan aman dan layak dikonsumsi penerima manfaat.
Hal itu disampaikan Wako Hendri dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) MBG bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Jumat (9/10/2026), di Rumah Dinas Wali Kota.
Hendri menegaskan, setiap SPPG harus menjaga standar kebersihan, memastikan proses pengolahan makanan berjalan sesuai ketentuan, serta memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas dapur. Ia juga menyoroti laporan limbah dapur yang masuk ke kolam ikan hingga menyebabkan ikan mati.
“Saya berharap sidak wajib dilakukan. Dapur harus steril, karena kunci makanan sehat atau tidak itu ada pada dapurnya,” tegas Hendri.
Ia meminta SPPG bersama Satgas MBG meningkatkan koordinasi dan lebih sering turun langsung memeriksa kondisi dapur. Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan laporan, tetapi harus disertai pemeriksaan lapangan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
“Kita harus memastikan dapurnya bersih dan kualitas makanannya terjaga, karena makanan ini untuk generasi muda kita ke depan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Wakil Satgas MBG Kota Padang Panjang Ade Nafrita melaporkan, tujuh SPPG telah beroperasi di Padang Panjang dengan total 19.143 penerima manfaat.
Ketujuh SPPG tersebut tersebar di Kelurahan Ekor Lubuk, Bukit Surungan, Silaing Atas, Sigando, Koto Panjang, serta dua unit di Guguk Malintang. Masing-masing dikelola oleh yayasan yang berbeda untuk mendukung penyaluran program MBG kepada masyarakat.
Hendri berharap seluruh SPPG dapat menjaga kepercayaan yang diberikan dengan menjalankan program secara bertanggung jawab. Pengawasan dan koordinasi yang baik diperlukan agar manfaat program MBG dapat dirasakan masyarakat, terutama anak-anak sebagai generasi penerus.
Rapat koordinasi itu juga membahas sejumlah gagasan untuk memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Apabila produksi lokal belum mencukupi kebutuhan SPPG, kekurangannya dapat dipenuhi dari daerah sekitar atau wilayah penyangga (hinterland). Meski demikian, pemenuhan pasokan dari masyarakat dan potensi lokal tetap menjadi prioritas.
Selain itu, mulai 2027 direncanakan pelibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam pemeliharaan ayam petelur di rumah masing-masing. Gagasan yang disampaikan Wali Kota ini diharapkan dapat membantu meningkatkan ketersediaan telur untuk memenuhi kebutuhan program MBG.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, Mukhlis M., unsur Forkopimda, Kepala Koordinator Wilayah SPPG Kota Padang Panjang, Olivia, serta pejabat terkait lainnya. . (Pulkani/harris)
