PULAU TALIABU – Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, menggelar audiensi dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, Senin (26/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam menjajaki skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Sashabila Mus didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, Dr. Yosar Kardiat. Sementara itu, PT PII diwakili oleh Senior Vice President Guidance & Consultation, Nandang Prihantoro, serta Division Head of Business Initiation, Hermawan, CAPM.
Pertemuan ini membahas peluang penerapan skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor jalan. Skema tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk mempercepat penyediaan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Pulau Taliabu.
Melalui skema KPBU, pemerintah daerah berpeluang mengoptimalkan keterlibatan badan usaha dalam pembangunan infrastruktur. Dukungan tersebut dapat mencakup pendampingan penyiapan proyek, pengelolaan risiko, hingga fasilitas penjaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, penjajakan kerja sama ini merupakan bagian dari upaya mencari pola pembiayaan pembangunan yang inovatif, terencana, dan berkelanjutan. Meski demikian, setiap proyek tetap perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta kelayakan teknis, hukum, dan finansial.
Bupati Sashabila Mus berharap audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dan PT PII. Ia juga berharap terjalin pendampingan dalam mengidentifikasi serta menyiapkan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang berpotensi dikembangkan melalui skema KPBU.
Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu terus berkomitmen mendorong pembangunan infrastruktur yang berkualitas, memperkuat konektivitas wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya menghadirkan tata kelola pembangunan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan.
(Jk)
