PULAU TALIABU, dutametro.com — Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui bimbingan teknis (bimtek) penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2026. Kegiatan yang digelar Bagian Organisasi Sekretariat Daerah tersebut berlangsung di Aula Desa Kilong, Selasa (27/10/2026).
Wakil Bupati Pulau Taliabu, La Ode Yasir, menegaskan bahwa penyusunan LKj-IP tidak boleh berhenti sebatas pemenuhan kewajiban administrasi tahunan. Dokumen tersebut harus menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur pencapaian program, efektivitas penggunaan anggaran, serta keberhasilan perangkat daerah dalam merealisasikan sasaran pembangunan.
Menurutnya, peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja membutuhkan aparatur yang memiliki pemahaman dan kemampuan teknis memadai, terutama dalam menyusun laporan yang terukur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Melalui bimtek ini, pemerintah daerah berupaya mentransformasi penyusunan LKj-IP yang sebelumnya kerap dianggap sekadar formalitas tahunan menjadi instrumen evaluasi riil yang efektif untuk mengukur capaian program pembangunan serta penggunaan anggaran secara tepat sasaran,” ujar La Ode Yasir.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur, khususnya tenaga perencana dan pengelola administrasi di setiap perangkat daerah. Dengan demikian, peserta diharapkan mampu menyusun dokumen laporan kinerja secara mandiri dan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.
Wabup juga menekankan pentingnya meninggalkan pola penyusunan laporan yang hanya menyalin dokumen tahun sebelumnya tanpa memperhatikan kesesuaian data, realisasi program, dan indikator capaian kinerja.
Untuk mendukung peningkatan kompetensi peserta, Pemkab Pulau Taliabu menghadirkan narasumber dari Biro Organisasi Provinsi Maluku Utara, yakni Yacub Anwar Patty, S.Sos., selaku Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, serta Budiman, S.IP., Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
La Ode Yasir berharap para peserta memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperdalam pemahaman, menyamakan persepsi, serta mencari solusi atas berbagai kendala teknis yang selama ini dihadapi dalam penyusunan laporan kinerja.
“Kami berharap peserta dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya selama bimtek berlangsung, sehingga dapat menggali ilmu serta pengalaman dari para narasumber, khususnya dalam penyusunan dokumen LKj-IP ke depan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Pulau Taliabu, Ma’rifah Kumalsari Chatib, SE., menjelaskan bahwa bimtek tersebut berlangsung selama dua hari dan diikuti pejabat yang menangani urusan keuangan serta penyusunan program, termasuk pejabat fungsional dan pelaksana yang bertanggung jawab atas pengelolaan laporan kinerja.
Ia menyampaikan, penyusunan laporan kinerja yang berkualitas merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bersih, transparan, dan akuntabel.
Melalui kegiatan ini, setiap perangkat daerah diharapkan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara terarah, sistematis, serta berorientasi pada hasil. Dokumen LKj-IP juga diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi yang akurat terhadap keberhasilan program dan pencapaian sasaran strategis organisasi.
“Kami berharap ke depan kualitas dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat meningkat secara signifikan sebagai instrumen evaluasi yang akurat terhadap keberhasilan program dan pencapaian sasaran strategis organisasi,” pungkas Ma’rifah.
Peningkatan kualitas LKj-IP diharapkan tidak hanya berdampak pada perbaikan administrasi pemerintahan, tetapi juga mendorong setiap perangkat daerah bekerja berdasarkan target yang jelas, hasil yang terukur, serta penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
(JK)
