BOBONG, dutametro.com — Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu kembali menggelar konsultasi publik terkait rencana pembebasan lahan untuk pembangunan bandara di Kabupaten Pulau Taliabu. Langkah ini dilakukan guna memastikan kejelasan status kepemilikan tanah sekaligus mengantisipasi potensi sengketa sebelum proses pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi dilaksanakan.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat, tersebut dihadiri Wakil Bupati Pulau Taliabu La Ode Yasir, Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Nasarudin Haya, Danramil Letkol Kusair, Sekretaris Daerah Yosar Kardiat, serta sejumlah warga pemilik lahan yang masuk dalam rencana pembebasan.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati La Ode Yasir menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri konsultasi publik tersebut. Menurutnya, meskipun pemerintah daerah telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan masyarakat, konsultasi lanjutan tetap diperlukan karena masih terdapat persoalan yang harus dituntaskan, terutama menyangkut kejelasan status dan legalitas kepemilikan lahan.
Ia menegaskan, setiap warga yang lahannya terdampak rencana pembangunan bandara harus memastikan memiliki dokumen kepemilikan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen tersebut antara lain sertifikat tanah, surat jual beli, maupun surat hibah yang diketahui oleh kepala desa atau camat setempat.
Penegasan tersebut dinilai penting untuk menghindari munculnya klaim kepemilikan ganda maupun gugatan dari pihak lain ketika anggaran pembebasan lahan telah tersedia dan pembayaran ganti rugi mulai direalisasikan.
“Jangan sampai pada saat anggaran sudah ada dan dibayarkan kepada warga yang terdaftar, ternyata ada komplain dari masyarakat lain yang akhirnya merugikan pemerintah daerah,” tegas La Ode Yasir.
Untuk itu, pemerintah daerah meminta para kepala desa agar proaktif membantu memeriksa serta memverifikasi keabsahan dokumen kepemilikan tanah milik warga. Apabila masih ditemukan persoalan administrasi maupun sengketa kepemilikan, masyarakat diminta menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum memasuki tahapan penerbitan sertifikat dan pembayaran ganti rugi.
La Ode Yasir juga menekankan bahwa kepastian hukum atas tanah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran pembangunan bandara. Sebab, proyek strategis tersebut tidak akan berjalan optimal apabila masih dibayangi persoalan sengketa lahan yang berpotensi menimbulkan konflik dan persoalan hukum di kemudian hari.
Melalui konsultasi publik ini, Pemkab Pulau Taliabu berharap seluruh persoalan terkait kepemilikan lahan dapat diselesaikan secara terbuka, tertib, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga rencana pembangunan bandara dapat berjalan tanpa hambatan akibat ketidakjelasan status tanah.
(Jk)
