BOBONG, dutametro.com – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu secara resmi menyerahkan Dokumen Perjanjian Kerja kepada seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Penyerahan dokumen tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pulau Taliabu, La Ode Yasir.
Dalam sambutannya, La Ode Yasir menegaskan bahwa seluruh PPPK Paruh Waktu wajib menjunjung tinggi kedisiplinan, mematuhi ketentuan penempatan kerja, serta menjalani evaluasi kinerja secara berkala.
Penegasan tersebut merupakan tindak lanjut atas tiga arahan utama yang sebelumnya telah disampaikan Bupati Pulau Taliabu pada 25 September 2026.
Wakil Bupati menekankan bahwa status sebagai PPPK Paruh Waktu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Status sebagai PPPK Paruh Waktu bukan alasan untuk mengabaikan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam bekerja. Setiap pegawai wajib menaati ketentuan jam kerja, hadir dan melaksanakan tugas sesuai aturan, menjaga etika, serta menunjukkan loyalitas terhadap tugas yang diberikan,” tegas La Ode Yasir.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu membutuhkan aparatur yang tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga mampu menunjukkan kehadiran, kinerja, serta kontribusi nyata bagi masyarakat.
Penempatan Kerja Harus Sesuai SK
Terkait penempatan, seluruh PPPK Paruh Waktu diwajibkan melaksanakan tugas sesuai unit kerja yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan Dokumen Perjanjian Kerja masing-masing.
La Ode Yasir menjelaskan, pegawai yang menjalankan tugas berdasarkan surat perintah tugas sementara hanya dapat melaksanakan penugasan tersebut paling lama enam bulan. Penugasan sementara itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan penempatan definitif.
“Jika terdapat kebutuhan perubahan penempatan, harus melalui mekanisme yang berlaku dan mendapatkan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini Bupati Pulau Taliabu,” jelasnya.
Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah memastikan setiap pegawai di lingkungan kerja masing-masing menjalankan tugas sesuai dokumen kepegawaian yang sah.
Perjanjian Kerja Berlaku Satu Tahun
Wakil Bupati menyampaikan bahwa masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu berlaku selama satu tahun, terhitung mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027.
Selama masa perjanjian tersebut, evaluasi kinerja akan dilaksanakan secara berkala guna memastikan setiap pegawai memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi sesuai kebutuhan organisasi.
“Evaluasi ini bukan untuk mencari-cari kesalahan pegawai, melainkan untuk memastikan setiap pegawai benar-benar melaksanakan kewajiban dan memberikan kontribusi sesuai kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Untuk itu, La Ode Yasir mengimbau para pimpinan unit kerja agar tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga aktif melakukan pembinaan dan pengawasan secara objektif terhadap seluruh pegawai.
Ia menegaskan, pengawasan dan evaluasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang profesional, tertib, dan bertanggung jawab.
Pemkab Taliabu Komitmen Jaga Tata Kelola Kepegawaian
Di akhir sambutannya, Wakil Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam memastikan seluruh kebijakan kepegawaian berjalan secara tertib, adil, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pegawai tanpa dasar yang jelas. Sebaliknya, setiap aparatur juga harus mampu menjalankan amanah dan tanggung jawabnya secara konsisten.
“Pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh kebijakan kepegawaian berjalan secara tertib, adil, dan sesuai ketentuan. Tidak boleh ada perlakuan berbeda tanpa dasar yang jelas, serta tidak boleh ada pegawai yang mengabaikan tanggung jawabnya. Mari jalankan amanah ini dengan penuh kesadaran dan komitmen,” pungkas La Ode Yasir.
(Jk)
