BOBONG, dutametro.com —Wakil Bupati Pulau Taliabu, La Ode Yasir, mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (ASWAKADA) guna membahas harmonisasi hubungan kerja pemerintah daerah serta strategi pembaruan regulasi untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah yang berlangsung pada 4–6 November 2026 di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat.
Bimtek nasional yang mengusung tema “Harmonisasi Hubungan Kerja Pemerintah Daerah dalam Menentukan Arah Kebijakan dan Strategis Pembaruan Revisi Peraturan Pemerintah untuk Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah” ini menjadi forum strategis bagi para wakil kepala daerah untuk meningkatkan kapasitas, memperluas pemahaman, serta memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sejumlah materi strategis menjadi pembahasan, di antaranya arah kebijakan dan strategi pembaruan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H.
Peserta juga mendapatkan materi mengenai penguatan sinergitas dan harmonisasi pemerintah daerah dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Prof. Dr. Drs. H. Akmal Malik, M.Si.
Wabup La Ode Yasir menyampaikan, bahwa harmonisasi hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan bagian penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menjelaskan, forum nasional seperti Bimtek ASWAKADA juga memberikan kesempatan bagi para wakil kepala daerah untuk bertukar pengalaman dan memperdalam pemahaman terhadap berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
“Bimtek Nasional ASWAKADA ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas penyelenggara pemerintahan daerah, sekaligus memperluas koordinasi dengan pemerintah daerah lainnya dalam menghadapi perkembangan kebijakan dan regulasi pemerintahan,” jelasnya.
Menurutnya, pembaruan regulasi pemerintahan daerah perlu diikuti dengan pemahaman yang komprehensif agar setiap kebijakan dapat diterapkan secara tepat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
La Ode Yasir juga menyoroti pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan Forkopimda dalam menjaga stabilitas politik serta keamanan daerah.
Ia menilai koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam menciptakan kondisi pemerintahan yang kondusif, sehingga program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.
Wabup La Ode Yasir berharap, melalui forum ini dapat terbangun pemahaman dan sinergi yang semakin kuat antarpemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang harmonis, stabil, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap berbagai pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dapat menjadi bahan pembelajaran dalam menjalankan tugas pemerintahan di Kabupaten Pulau Taliabu. Yang terpenting adalah bagaimana membangun koordinasi yang baik, menjaga stabilitas daerah, dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat,” harapnya. (Jk)
