TALIABU, dutametro.com— Menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), Kepolisian Resor (Polres) Pulau Taliabu mulai mengintensifkan upaya penertiban lalu lintas melalui Operasi Zebra Kieraha 2026. Operasi ini menyasar berbagai pelanggaran yang berpotensi memicu kecelakaan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
Komitmen tersebut ditandai dengan apel pelaksanaan Operasi Zebra Kieraha 2026 di halaman Mapolres Pulau Taliabu, Senin (16/11/2026). Apel dihadiri Bupati Pulau Taliabu Sashabila Mus serta jajaran personel Polres Pulau Taliabu.
Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kasogi menjelaskan, Operasi Zebra merupakan bagian dari langkah awal kepolisian dalam mempersiapkan pengamanan menjelang puncak arus perjalanan dan aktivitas masyarakat pada masa libur Natal dan Tahun Baru.
Menurutnya, pelaksanaan operasi mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif melalui edukasi serta imbauan secara humanis. Namun, tindakan represif tetap diberlakukan terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran dan tidak mengindahkan peringatan petugas.
“Sesuai dengan instruksi dari Mabes Polri, dalam hal ini Korlantas, hari ini sudah masuk dalam timeline Operasi Zebra 2026 kurang lebih selama 14 hari sampai dengan tanggal 29 November 2026. Untuk Maluku Utara dengan sandinya Operasi Zebra Kie Raha 2026,” ujar Adnan seusai apel.
Dalam pelaksanaannya, Polres Pulau Taliabu akan memperluas sosialisasi keselamatan berlalu lintas ke lingkungan sekolah, komunitas kendaraan, serta masyarakat umum. Kepolisian juga melakukan langkah mitigasi di sejumlah lokasi yang dinilai rawan kecelakaan maupun memiliki tingkat aktivitas tinggi, termasuk kawasan pasar.
Adapun sasaran prioritas operasi meliputi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari satu orang, tidak memasang tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), serta penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong.
Kapolres menegaskan, penggunaan knalpot brong tidak akan ditoleransi karena mengganggu kenyamanan masyarakat dan melanggar ketentuan lalu lintas.
“Apabila ditemukan pengendara yang menggunakan knalpot brong, maka akan kita tilang dan akan kita sita knalpotnya,” tegasnya.
Selain itu, Adnan secara khusus mengingatkan pengendara agar tidak menganggap remeh kebiasaan melawan arus, meskipun kondisi jalan terlihat lengang. Menurutnya, tindakan tersebut berisiko tinggi memicu kecelakaan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pelanggaran melawan arus yang berujung kecelakaan dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk kendaraan roda empat dan angkutan berat, termasuk kendaraan bermuatan enam roda atau lebih seperti dump truck, kepolisian mengingatkan pengemudi agar memastikan seluruh komponen kendaraan berfungsi dengan baik. Pemeriksaan meliputi kondisi lampu, sistem pengereman, serta penggunaan sabuk pengaman.
Kendaraan pengangkut material seperti pasir dan tanah juga diwajibkan menggunakan terpal penutup muatan guna mencegah material berjatuhan atau tercecer ke badan jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan lain.
Terkait pola penindakan, Adnan menjelaskan bahwa kepolisian menerapkan dua mekanisme, yakni Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik dan penindakan tilang secara manual.
Penindakan manual tetap diberlakukan terhadap pelanggaran tertentu, terutama kendaraan yang tidak menggunakan pelat nomor sehingga sulit diidentifikasi, serta penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar teknis.
Operasi juga dilaksanakan pada siang maupun malam hari dengan menyesuaikan kondisi dan aktivitas masyarakat di lapangan.
“Kegiatan kita, baik itu operasi, pelaksanaannya ada yang siang dan ada yang malam. Untuk malam hari mungkin kita mulai dari lepas Isya atau sekitar jam 10 malam ke atas,” tuturnya.
Adnan menambahkan, penegakan hukum lalu lintas pada prinsipnya berlangsung selama 24 jam dengan pola pelaksanaan yang disesuaikan berdasarkan situasi dan karakteristik wilayah.
Ia menjelaskan, penerapan sistem ETLE melalui perangkat kamera elektronik menjadi salah satu upaya Polri membangun penegakan hukum yang lebih transparan sekaligus meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pengendara yang melakukan pelanggaran.
Meski demikian, penindakan langsung tetap diperlukan terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan, terutama kendaraan tanpa identitas maupun kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan jalan.
Kapolres berharap Operasi Zebra Kieraha 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan penertiban selama masa operasi, tetapi mampu membangun kesadaran dan kedisiplinan masyarakat secara berkelanjutan.
“Tertib berlalu lintas bukan hanya saat operasi berlangsung. Setelah operasi selesai pun, masyarakat harus tetap disiplin dalam berkendara, karena tertib berlalu lintas adalah cermin budaya bangsa,” pungkasnya.
Polres Pulau Taliabu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap perjalanan. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan semata-mata untuk menghindari sanksi, melainkan bentuk tanggung jawab dalam melindungi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. (Jk)














