BOBONG, dutametro.com – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu mulai mematangkan langkah strategis penataan wilayah kecamatan dan desa melalui pendekatan akademis, guna memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Penyusunan Naskah Akademik Penataan Kecamatan dan Desa Kabupaten Pulau Taliabu yang secara resmi dibuka oleh Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Widya L. Mus, diwakili Asisten I, Sukri Lasanya, Kamis (19/11/2026).
Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Sukri Lasanya, ditegaskan bahwa penataan kecamatan dan desa bukan sekadar persoalan perubahan batas wilayah, pembentukan, penggabungan, ataupun penyesuaian administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, kebijakan tersebut harus menjadi instrumen strategis untuk membangun sistem pemerintahan yang efektif, efisien, responsif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Bupati, karakteristik Pulau Taliabu sebagai daerah kepulauan dengan kondisi geografis yang beragam, keterbatasan akses ant wilayah, persebaran penduduk, serta dinamika sosial dan ekonomi yang berbeda-beda membutuhkan perencanaan penataan wilayah secara cermat dan komprehensif.
Penataan wilayah, lanjutnya, harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam memastikan pemerataan pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan, dan mempercepat pembangunan hingga ke tingkat desa.
“Naskah akademik harus menjadi landasan ilmiah, filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam merumuskan kebijakan penataan kecamatan dan desa. Setiap rekomendasi yang dihasilkan harus didukung data dan fakta di lapangan, memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan pemerintah desa,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan agar kebijakan penataan wilayah tidak hanya bertumpu pada pertimbangan administratif. Sejumlah aspek mendasar harus dikaji secara menyeluruh, mulai dari jumlah dan persebaran penduduk, luas wilayah, jarak tempuh, aksesibilitas, kondisi geografis, potensi ekonomi, kemampuan fiskal daerah, hingga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, setiap opsi kebijakan harus memperhitungkan kepentingan masyarakat, keberlanjutan pemerintahan, kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kemampuan keuangan daerah.
“Penataan wilayah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru menambah persoalan baru. Karena itu, setiap kebijakan yang dirumuskan harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah dalam melaksanakannya,” demikian pesan Bupati.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan tim akademisi dan peneliti dari IPDN Kampus Sulawesi Selatan, yakni Dr. Drs. Jamaruddin, M.AP. selaku Ketua Tim Peneliti; Dr. Muhammad Faisal, S.Pd., M.Pd.; dan H. Nashar, S.H., M.Si. sebagai anggota tim peneliti.
Hadir pula para pendamping peneliti, Febryansyah Pratama Putra, S.STP., M.Si.; Rezeki Chayani Muchtar, S.STP., M.M.; Ahmad Subaeri, S.Pd.; dan Supardi.
Forum ini juga dihadiri para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, penjabat kepala desa, narasumber, serta peserta lainnya.
Secara khusus, Bupati meminta para camat dan kepala desa mengambil peran aktif dalam proses pembahasan. Mereka dinilai memiliki pemahaman langsung mengenai kondisi geografis, persoalan kewilayahan, rentang kendali pemerintahan, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Partisipasi pemerintah kecamatan dan desa dinilai penting agar hasil kajian tidak hanya kuat secara akademis dan administratif, tetapi juga sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
“Saya berharap hasil FGD ini tidak berhenti pada diskusi dan penyusunan dokumen semata, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret, terukur, dan dapat ditindaklanjuti sebagai bagian dari perencanaan pembangunan serta penguatan tata kelola pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu,” harapnya.
Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan forum tersebut sebagai momentum penting untuk merumuskan arah penataan wilayah yang lebih baik, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, kepastian hukum, dan prinsip pemerataan pembangunan.
Melalui penyusunan naskah akademik yang komprehensif dan berbasis data, Pemkab Pulau Taliabu berharap kebijakan penataan kecamatan dan desa ke depan dapat menjadi pijakan dalam memperkuat efektivitas pemerintahan, memperluas jangkauan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih merata, maju, dan berdaya saing.
(Jk)














