BOBONG, dutametro.com – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah yang ditempuh yakni meningkatkan sistem pengawasan serta memperkuat upaya pencegahan korupsi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan daerah.
Komitmen tersebut menjadi perhatian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Taliabu, Dr. Yosar Kardiat, saat mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Gedung Islamic Center, Kota Ambon, Maluku, 19–20 November 2026.
Yosar mengatakan, rapat koordinasi tersebut merupakan forum strategis untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam membangun sistem birokrasi yang transparan, profesional, berintegritas, serta memiliki mekanisme pengendalian dan pengawasan yang efektif.
Menurutnya, pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan maupun pemeriksaan setelah kegiatan dilaksanakan. Diperlukan pembenahan sistem secara menyeluruh, terutama melalui pemetaan risiko, penguatan pengawasan internal, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap tahapan pengelolaan pemerintahan.
“Pembahasan menitikberatkan pada strategi pencegahan korupsi berbasis pemetaan risiko, pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah, penguatan tata kelola keuangan daerah, serta mitigasi risiko dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujarnya.
Ia menegaskan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus memainkan peran lebih strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan. Fungsi pengawasan internal tidak boleh hanya bersifat administratif atau menunggu munculnya persoalan, tetapi harus mampu melakukan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan.
“Pengawasan yang baik bukan menunggu masalah terjadi. APIP harus hadir sejak perencanaan, membaca risiko, dan mencegah penyimpangan sebelum anggaran dibelanjakan,” tegasnya.
Selain penguatan APIP, perhatian juga diarahkan pada transformasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah agar berjalan secara transparan, kompetitif, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Yosar menilai, kepemimpinan kepala daerah dan komitmen seluruh jajaran birokrasi menjadi faktor penting dalam membangun budaya pemerintahan yang berintegritas. Pencegahan korupsi harus menjadi bagian dari sistem kerja dan tanggung jawab bersama, bukan semata-mata dibebankan kepada lembaga pengawasan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, hasil koordinasi tersebut dinilai memiliki arti penting, terutama sebagai bahan evaluasi dan penguatan dalam penyusunan serta pelaksanaan program pembangunan, termasuk menghadapi proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Yosar menekankan bahwa pengelolaan anggaran harus diawali dengan perencanaan yang matang dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Setiap usulan program perlu diverifikasi secara objektif, sementara alokasi anggaran harus disusun secara proporsional dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
“Kami ingin memastikan setiap program dan kegiatan memiliki target, indikator, dan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Tidak boleh ada lagi program yang disusun tanpa dasar kebutuhan yang kuat,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap rupiah anggaran daerah merupakan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dituntut meningkatkan kedisiplinan, menjaga integritas, serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab kita semua. Dibutuhkan integritas, kedisiplinan, kepatuhan terhadap regulasi, serta keberanian melakukan pembenahan sistem agar setiap rupiah anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tekannya.
Lebih lanjut, ia berharap hasil koordinasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu. Penguatan tata kelola harus diikuti dengan peningkatan kualitas perencanaan, efektivitas pengawasan, transparansi pengadaan, serta tanggung jawab aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Dari koordinasi ini, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan setelah kegiatan dilaksanakan, tetapi juga mampu melakukan deteksi dini, mengidentifikasi potensi penyimpangan, dan mencegah risiko sejak tahap perencanaan dan penganggaran,” harapnya.
Melalui penguatan sistem pengawasan dan budaya integritas, Pemkab Pulau Taliabu diharapkan mampu membangun pemerintahan yang semakin profesional dan akuntabel, sekaligus memastikan pelaksanaan anggaran daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan keberhasilan pembangunan.
(Jk)














