Iklan
Iklan

UMP Sulut 2027 Naik 8,02 Persen, Gubernur Tetapkan Rp4,32 Juta

MANADO,DutaMetro.com– Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp4.323.465. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp320.835 atau 8,02 persen dibandingkan UMP Tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp4.002.630.

Penetapan tersebut diumumkan langsung Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., dalam agenda resmi di Auditorium Wisma Negara, Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Jumat (20/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferrytass., Dt. Toembidjo, turut hadir mendampingi Gubernur bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Utara.

Besaran UMP 2027 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 297 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027. Perhitungannya menggunakan nilai alfa sebesar 0,74.

Gubernur Yulius menjelaskan, penetapan kenaikan upah tersebut telah memperhitungkan sejumlah aspek penting, mulai dari kondisi force majeure yang terjadi di Sulawesi Utara, kebutuhan peningkatan kesejahteraan dan daya beli pekerja, hingga keberlangsungan dunia usaha serta terjaganya iklim investasi daerah.

UMP 2027 berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027.

Gubernur juga menegaskan pentingnya kepatuhan seluruh pelaku usaha terhadap ketentuan pengupahan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, sekaligus memberikan kepastian bagi pekerja maupun pengusaha.

Kehadiran Plt. Kajati Sulawesi Utara bersama unsur Forkopimda dalam agenda strategis tersebut mencerminkan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah. Tidak hanya dari sisi peningkatan kesejahteraan pekerja, tetapi juga dalam menjaga kepastian hukum dan stabilitas iklim usaha.

Sinergi pemerintah daerah dan unsur Forkopimda diharapkan mampu memastikan kebijakan pengupahan berjalan sesuai ketentuan, sehingga kenaikan UMP 2027 tidak sekadar menjadi angka dalam keputusan gubernur, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha di Sulawesi Utara.

Dengan ditetapkannya UMP Sulawesi Utara Tahun 2027, pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan kebijakan pengupahan terlaksana secara konsisten dan tepat sasaran. Kenaikan upah ini bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan wujud komitmen dalam memperkuat kesejahteraan pekerja, menjaga keadilan hubungan industrial, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Melalui sinergi pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan, kebijakan tersebut diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Sulawesi Utara.***

Must Read

Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan

Related News