Pasaman Barat,dutametro.com.-Kolaborasi Pemda Pasbar Bersama Perusahaan.Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat melakukan advokasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem ke perusahaan-perusahaan yang ada.
Upaya ini dalam rangka memperkuat kolaborasi pemerintah daerah bersama perusahaan untuk mencapai target penyelesaian target kemiskinan pada angka 6,65%, angka prevalensi stunting menjadi 14,00% dan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0,00% pada tahun 2024.
Pada tahun 2022, angka kemiskinan Pasaman Barat masih tercatat sebesar 6,93% setara dengan 32.910 jiwa (BPS 2023), sedangkan angka kemiskinan ekstrem masih tercatat sebesar 0,76% setara dengan 3.588 jiwa (Kepmenko PMK, 2023).
Bupati Pasaman Barat yang diwakili oleh Asisten III Raf’an dalam sambutannya saat mengunjungi PT Bintara Tani Nusantara, pada Rabu (8/11/2023) di Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas menyampaikan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama di negeri ini dan membutuhkan penanganan secara tepat dan cepat dengan pendekatan yang sistemik,
Terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujukan kehidupan yang bermartabat.
“Upaya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sehingganya, untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi serta efektivitas anggaran,” jelas Asisten Raf’an.
Raf’an juga memaparkan terkait isu stunting yang harus menjadi perhatian. Ia menjelaskan bahwa stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah/pendek/kerdil dari standar usianya.
“Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun atau 1.000 Hari pertama kehidupan atau HPK. Berdasarkan data e-PPGBM Februari 2023, terdapat 5.438 balita stunting di Pasaman Barat. Berdasarkan publikasi SSGI tahun 2023, angka prevalensi stunting Pasaman Barat berada pada angka 35,5%,” tangkas Raf’an.
Mengakhiri sambutannya, ia menekankan bahwa isu percepatan penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan isu lintas sektor yang memerlukan kerja kolaboratif cerdas dalam menyelesaikannya. Ia juga menghimbau pihak terkait baik itu pemerintah, akademisi, media, masyarakat dan badan usaha harus mengambil peran terhadap target pencapaian isu nasional.
“Penajaman irisan isu, merupakan sesuatu yang harus dilakukan, sehingga mampu menyelesaikan berbagai isu permasalahan dengan program kegiatan yang terbatas. Keterpaduan dan keterbukaan data, merupakan suatu keharusan untuk secara bersama-sama menyasar sasaran prioritas secara konvergen, dan teristimewa terhadap pelaku usaha baik PKS maupun perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat harus secara bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mengarahkan sebagian dana kewajibannya (CSR) kepada sasaran yang paling super prioritas untuk mendapatkannya,” tangkasnya.
Sementara itu, Senior Excecutive Manager PT. Bintara Tani Nusantara M. Albar dalam sambutan selamat datangnya mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan jajarannya telah berkunjung ke PT. Bintara Tani Nusantara untuk berdiskusi dalam penyampaian arah kebijakan ke depannya.
“PT BTN sangat berkomitmen dalam mengalokasikan anggaran CSR. CSR tersebut diberikan pada bidang agama, sosial, budaya, lingkungan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan,” jelasnya.
Pada sesi pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Bappelitbangda, Ikhwanri menyebutkan bahwa Bappelitbangda selaku Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah memadupadankan data anak stunting dan ibu hamil dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Ikhwanri melanjutkan, untuk Kecamatan Sungai Beremas di desil 1, terdapat 14 balita stunting yang tinggal pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), 17 balita tidak memiliki fasilitas buang air besar, 20 balita tidak memiliki akses terhadap air minum layak, 11 balita tidak memiliki sumber penerangan PLN dan 1 balita masih tinggal bersama orang tua yang memasak menggunakan kayu bakar atau minyak tanah. Sedangkan untuk indikator ibu hamil, terdapat 2 ibu hamil yang tinggal pada RTLH, 7 ibu hamil tidak memiliki fasilitas buang air besar, 7 ibu hamil tidak memiliki akses terhadap air minum layak, dan 3 ibu hamil tidak memiliki sumber penerangan PLN.
“Dengan perkiraan untuk membangun RTLH sebesar 20 juta rupiah, fasilitas BAB 2,5 juta rupiah, air minum layak 1,3 juta rupiah, sambungan listrik 477 ribu rupiah untuk daya 450 watt, dan alat memasak berupa kompor 2 tunggu, gas 3 kg berisi dan regulator 800 ribu rupiah. Maka untuk menyelesaikan seluruh persoalan ibu hamil dan anak stunting membutuhkan anggaran 426,58 juta rupiah. Beban anggaran yang besar ini tentunya dapat dibagi antara pemerintah daerah, pemerintah nagari dan juga pelaku usaha,” tutup Ikhwanri.
Pada akhir sesi, dilakukan diskusi dan penyepakatan berita acara bahwa PT BTN berkomitmen untuk membantu sasaran prioritas dengan data by name by address yang akan disampaikan oleh Bappelitbangda. Untuk tahap awal, disepakati 2 paket sasaran prioritas untuk anak stunting, untuk mengentaskan RTLH, Fasilitas BAB, Sumber Air Minum Layak, dan Sumber Penerangan dengan total anggaran Rp 48,10 juta serta alokasi anggaran khusus untuk penyediaan fasilitas BAB yang layak. (*)
