Bengkulu, DM – Sulitnya wartawan mendapatkan konfirmasi dan penyelesaian hak jawab dari pihak narasumber, khususnya para pejabat publik, kini menjadi kendala serius dalam penuntasan isu dan penegakan keterbukaan informasi. Hal tersebut disuarakan oleh M. Martanus saat menyoroti dinamika kerja jurnalistik yang kerap menemui jalan buntu ketika mencoba mengklarifikasi sebuah kasus.
Menurut M. Martanus, wartawan kerap berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, jurnalis wajib menerapkan asas keberimbangan (cover both sides) sebagaimana diamanatkan dalam Kode Etik Jurnalistik. Namun di sisi lain, banyak pejabat yang cenderung menghindar, enggan memberikan tanggapan, atau terkesan menutup diri saat dikonfirmasi terkait isu sensitif.
“Susahnya wartawan memenuhi hak jawab dari narasumber, khususnya pejabat, membuat setiap pemberitaan terkait suatu kasus minim penyelesaian. Berita akhirnya menggantung tanpa ada kepastian atau penjelasan resmi dari pihak terkait,” ujar M. Martanus.
Sikap tertutup dari oknum pejabat ini ber dampak langsung pada kualitas informasi yang diterima masyarakat. Kasus-kasus yang seharusnya dapat terang benderang justru meredup tanpa kejelasan penanganan, karena ruang klarifikasi yang disediakan media tidak dimanfaatkan secara kooperatif oleh narasumber.
Kondisi ini diharapkan menjadi evaluasi bersama, terutama bagi instansi pemerintah dan pejabat publik, untuk lebih terbuka terhadap konfirmasi awak media guna mewujudkan transparansi dan keadilan informasi bagi publik. (Red)
