Papua Barat Daya,dutametro.com. – Sebagaimana diketahui dalam beberapa hari terakhir ini banyak demonstrasi kelompok atau pro kontra di kalangan masyarakat Papua Barat Daya terkait dengan kebijakan penempatan pimpinan OPD di wilayah provinsi termudah di Indonesia yakni provinsi Papua Barat Daya.
Yang mana dalam penempatan pejabat eselon II dianggap tidak profesional dan proporsional memberikan porsi lebih kepada orang asli Papua.
Menanggapi hal itu Abdullah Gazam justru mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh kepada pejabat Gubernur Papua Barat Daya karena dianggap sudah sangat tepat keputusan yang diambilnya.
Saya melihat penempatan pejabat eselon untuk menduduki posisi pimpinan OPD itu sudah sangat tepat baik dari sisi kepangkatan maupun sisi history perjuangan yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Artinya dari sisi aturan dan sisi etika itu sudah sangat sesuai. Apalagi kita lihat porsi orang asli Papua itu lebih dominan jika dibandingkan dengan non OAP yang toh hanya 4 saja. Kemudian dari 4 orang itu ada dua nama yang dianggap menduduki posisi strategis yakni Pak Rahman dan Pak Harjito menurut saya posisi yang mereka duduki itu sudah sangat ideal baik dari sisi aturan bahkan jika ada yang menyinggung soal mereka tidak “berkeringat” justru itu salah karena dedikasi dan pengorbanan mereka dalam perjuangan panjang atas hadirnya provinsi ini juga sangat luar biasa dan tak bisa dibantah oleh siapapun kecuali bagi mereka yang tidak tahu menahu soal ini.
Jadi kalau ada pihak-pihak tertentu yang merasa tidak puas atas keputusan tersebut meyakini bahwa mereka tidak mengetahui secara detail betapa orang-orang yang ditempatkan itu sudah sangat sesuai dengan jerih payah mereka dalam mensukseskan lahirnya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ini.
Lanjut Gazam yang juga saat ini menjabat sebagai ketua DPW PKB Papua Barat Daya, “Kalau sekiranya saya dibutuhkan menjadi saksi untuk pengakuan kepada Pak Rahman dan Pak Harjito maka akan saya menceritakan yang sebenarnya bahwa mestinya kita semua berterima kasih kepada mereka karena jikalau tidak ada mereka dalam bagian perjuangan ini yakinlah bahwa pemekaran ini akan ditunda sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.
Tegas AG sapaan akrabnya, jangankan mereka berdua yah, saya pribadi saja yang boleh dicek dalam daftar tim pemekaran apapun itu namanya, saya pastikan nama saya memang tidak tercantum di sana tetapi perjuangan saya melalui akses politik di Jakarta untuk mewujudkan pemekaran ini benar-benar real, tapi bagi saya tidak perlu untuk mendapatkan pengakuan itu karena bagi saya tidak terlalu penting karena yang lebih penting daripada itu semua adalah manfaat hadirnya Provinsi Papua Barat Daya ini dapat memberikan asas manfaat dan dampak positif untuk kepentingan banyak orang. Tutup Ketua Fraksi kebangkitan Nurani DPR Papua Barat itu.(Narsin Lukman)
