TALIABU, dutametro.com – Pemerintah Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, menyalurkan gaji aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekaligus Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Penyaluran bantuan tersebut berlangsung di Kantor Desa Bapenu. Kegiatan dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah desa dalam memastikan hak aparatur serta bantuan sosial bagi masyarakat dapat disalurkan secara tepat sasaran, tepat waktu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penjabat Kepala Desa Bapenu, Asirudin, mengatakan penyaluran tersebut merupakan bagian dari kewajiban pemerintah desa dalam memenuhi hak aparatur sekaligus memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kami pastikan setiap rupiah anggaran desa dikelola dengan tertib. Penyaluran ini juga sebagai wujud pengawasan bersama antara aparatur, BPD, dan masyarakat,” ujar Asirudin.
Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur, mulai dari aparatur desa, BPD hingga masyarakat, sangat penting dalam mengawal pengelolaan dan penggunaan anggaran desa. Dengan adanya pengawasan bersama, diharapkan seluruh program yang bersumber dari Dana Desa dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, BLT-DD yang disalurkan kepada 10 KPM diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Salah seorang penerima BLT-DD menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Desa Bapenu atas bantuan yang diterima. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama kebutuhan yang bersifat mendesak.
Pemerintah Desa Bapenu juga mengimbau kepada seluruh penerima agar menggunakan bantuan secara bijak dan memprioritaskannya untuk kebutuhan pokok keluarga.
Penyaluran BLT-DD tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah desa terhadap masyarakat yang membutuhkan. Selain memberikan manfaat langsung kepada penerima, kegiatan ini juga diharapkan semakin memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa.
(Jk)
