TALIABU | dutametro.com – Dalam rangka mendorong upaya strategis daerah dalam meningkatkan nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Taliabu menyelenggarakan sosialisasi Anti-Korupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlangsung di Aula Desa Kilong, Kamis (7/5/2026).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pulau Taliabu, La Ode Yasir mengatakan program tersebut merupakan instrumen pencegahan korupsi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau serta mengevaluasi integritas birokrasi di tingkat daerah.
“Korupsi tetap menjadi ancaman nyata yang dapat menghambat laju pembangunan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara,” ujar Wabup
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi komitmen kolektif di seluruh lini organisasi.
Wabup juga menyoroti pentingnya internalisasi nilai-nilai dasar ASN, yaitu BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
Ia menerangkan poin Akuntabel dan Loyal harus menjadi benteng utama bagi setiap pegawai agar tidak terjebak dalam praktik penyimpangan.
“ASN yang berakhlak tidak akan tergoda untuk melakukan penyimpangan karena mereka memiliki integritas dan komitmen terhadap amanah yang diemban. Kita ingin menjadikan integritas sebagai budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif,” terangnya
Melalui sosialisasi ini, Wabup berharap berharap setiap ASN mampu mengidentifikasi potensi risiko korupsi di lingkungan kerja masing-masing secara mandiri.
Dengan pemetaan risiko yang presisi, langkah-langkah preventif dapat diambil lebih awal untuk menjamin kualitas pelayanan publik tetap profesional, transparan, dan akuntabel.
“Langkah ini sejalan dengan misi besar Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani dan berkeadilan melalui prinsip good governance,” pungkasnya
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pj. Sekda, serta sejumlah organisasi pimpinan daerah. (Jk)
