BUKITTINGGI,dutametro.com.- Pemerintah Kota Bukittinggi bersama DPRD resmi membahas perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Tahun Anggaran 2026. Pembahasan dilakukan di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Senin 10 Agustus 2026.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, SH, menegaskan bahwa perubahan APBD kali ini bukan sekadar menambah kegiatan. Melainkan menjadi momentum untuk menajamkan prioritas anggaran agar benar-benar memberi manfaat langsung ke masyarakat.
“Perubahan APBD bukan ruang untuk sekadar menambah kegiatan, tetapi momentum menajamkan prioritas dan memastikan setiap rupiah memberi manfaat,” tegas Ramlan.
Pendapatan Naik, Belanja Naik Lebih Besar*
Berdasarkan nota pengantar yang disampaikan, pendapatan daerah Kota Bukittinggi naik dari Rp643,96 miliar menjadi Rp775,24 miliar. Kenaikan Rp131,28 miliar ini utamanya disumbang dari dana transfer ke daerah yang bertambah Rp129,93 miliar.
Sementara itu, belanja daerah justru naik lebih besar. Dari semula Rp710,32 miliar menjadi Rp909,37 miliar. Dengan begitu ada selisih defisit sekitar Rp134,13 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan, terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA tahun 2025 sebesar Rp94,14 miliar.
“Belanja Modal Tiga Kali Lipat*
Kenaikan terbesar terjadi pada pos belanja modal. Angkanya melonjak hampir tiga kali lipat, dari Rp61,72 miliar menjadi Rp170,53 miliar. Belanja operasi juga ikut naik menjadi Rp734,84 miliar.
Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah atau PAD hanya mengalami kenaikan tipis. Dari Rp176,37 miliar menjadi Rp176,73 miliar. Angka ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan Bukittinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Pemerintah juga menerima insentif pengendalian inflasi sebesar Rp1 miliar. Namun sebagian dana juga dialihkan sebagai bantuan keuangan ke daerah lain sebesar Rp3 miliar.
Ditekankan: Anggaran Harus Berdampak*
Ramlan menekankan pentingnya disiplin dalam pelaksanaan anggaran ke depan. Ia meminta seluruh OPD menyiapkan kegiatan dengan matang.
“Kegiatan harus siap agar anggaran tidak hanya terserap, tetapi berdampak,” katanya.
Kini, pembahasan perubahan APBD 2026 resmi berada di tangan DPRD Bukittinggi. Dengan belanja yang naik hampir Rp200 miliar dan PAD yang stagnan, tantangan ke depan adalah memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan prioritas warga.
(Zlk)*
