Maluku Utara | Dutametro.com, – Lembaga Pengawasan independen ( LPI-MU ) Melalui koordinator, Rajak Idrus Akhirnya angkat bicara. Ia Menilai bahwa ada tugas besar yang harus menjadi perhatian serius oleh gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, Serly Juanda dan Sarbin Sehe.
“Tugas yang besar adalah menata semua sisitem di masing-masing OPD, bilaperlu OPD yang di anggap mentalnya korup harus segera di ganti. Karena akan menambah beban pemerintahan, Serly-Sarbin selama memimpin,” bung Jeck. Sabtu (12/4/2025).
Sebab Provinsi Maluku Utara dalam setiap pergantian pemimpin tidak bisa lakukan penyegaran di masing -masing OPD. Sehingga banyak masallah yang tidak dapat diselesaikan karena tidak terfokus arah pembangunan nya. Ini yang menjadi PR terbesar Serly-Sarbin ke depan.
LPI minta gubernur Maluku Utara jangan anggap semua itu biasa-biasa saja dan sesuatu yang gampang di atur. Apa lagi dengan program 100 hari kepemimpinan Serly -Sarbin ini belum berdampak positif terhadap masyarakat Maluku Utara.
“Misalkan kegiatan mudik saat lebaran dengan pemerintah mengsubsidi 50 persen untuk penumpang yang mudik Itu tidak bisa di masukan dalam program prioritas. Sebab itu masuk kebijakan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara saat lebaran kemarin,” Ungkap bung Jeck.
Jeck mengatakan terkait evesiensi anggaran itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi masyarakat menanti langka pasti program-program apa saja yang harus di implementasi dan di buat oleh gubernur Serly-Sarbin karena selama ini Masyarakat hanya melihat di media sosial bahwa banyak hal yang akan di buat oleh gubenur tapi sampai saat ini baru sebatas wancana.
Terkait program untuk menghubungkan atau menyambungkan pembangunan jalan dan jembatan antar Pulau itu sudah di buat oleh gubernur terdahulu. Hanya saja banyak yang belum tuntas dan ini menjadi tanggung jawab gubernur dan wakil gubernur.
“Banyak sekali keinginan gubernur untuk memajukan Maluku Utara. Oleh karena itu LPI Maluku Utara sarankan ke gubernur di pikirkan sala satunya adalah tentang Status Kota Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara dan itu membutuhkan SDM di setiap OPD yang tidak bisa bermentalnya koruptor kalau semua itu bisa jalan.” tegasnya.
Tambah Jeck. Yang paling terpenting adalah Gubernur Maluku Utara harus membatasi setiap pegawai di masing – masing Kabupaten kota yang akan pindah ke Provinsi. Ini yang sangat penting.
“Sebab LPI Maluku Utara menilai banyak pejabat yang sudah pegang posisi di Kabupaten kota kini akan pindah atau hijra ke Provinsi. Karena jika itu benar, maka akan menambah beban daerah dari sisi penganggaran.” Akhirnya. (Red/Jak)
