PADANG ,dutqmetro.com. – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah selama 60 hari, terhitung mulai 16 November 2026 hingga 18 Januari 2027.
Kebijakan antisipatif ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 360-693-2026 yang ditandatangani Gubernur Mahyeldi pada 17 November 2026.
Langkah ini diambil untuk mengantisipasi meningkatnya potensi bencana alam seiring puncak musim hujan yang diprediksi terjadi pada November hingga Desember 2026.
*Sumbar Aktifkan Sistem Komando Darurat*
Melalui status siaga darurat, Pemprov Sumbar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang hingga cuaca ekstrem.
Kewaspadaan juga ditingkatkan menyusul pemantauan bibit siklon tropis 92B dan 96S yang memengaruhi kondisi cuaca.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sumbar mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Pusat kendali operasi ditempatkan di Gedung Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sumatera Barat.
*BMKG: 13 Daerah di Sumbar Waspada Tinggi*
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini untuk 13 daerah dengan kategori siaga tinggi:
Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, Sijunjung, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Solok, Dharmasraya, Solok Selatan, dan Lima Puluh Kota.
Hujan intensitas tinggi berpotensi memicu genangan, luapan sungai, banjir bandang hingga longsor, terutama di kawasan rawan.
Masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai, perbukitan, lereng, serta wilayah dengan riwayat banjir dan longsor diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca.
*Kesiapsiagaan 2 Bulan Penuh*
Dengan status siaga darurat selama dua bulan ini, koordinasi melalui Pusdalops BPBD menjadi kunci dalam pemantauan dan penanganan darurat di lapangan.
Masyarakat diimbau untuk tidak mengabaikan peringatan dini, rutin memantau informasi resmi BMKG dan BPBD, serta segera menghindari lokasi berisiko jika alam menunjukkan tanda bahaya.
Penetapan status siaga darurat ini diharapkan dapat meminimalkan risiko dan dampak bencana, khususnya terhadap keselamatan jiwa dan kerugian material.














