Sijunjung.dutametro.com – Kesepakatan kerjasama ini merupakan Implementasi arahan Mendagri. Setiap pemerintah daerah yang bertetangga diharapkan membangun komunikasi dan bersinergi untuk memacu perwujudan kesejahteraan masyarakat.
” Ini akan berorientasi untuk peningkatan ekonomi, Infrastruktur dan kesejahteraan di masing-masing Kabupaten ” sebut Bupati Solok H.Epyardi Asda setelah menandatangani kesepakatan bersama dengan Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir.
Hadir pada kesempatan itu, Wakil Buapti Sijunjung, Iraddatillah, Sekda kabupaten Sijunjung Dr. Zefnihan, ketua TP-PKK
Riri Benny Dwifa, serta beberapa kepala OPD dilingkup pemerintahan Sijunjung.
Sementara itu Bupati Solok Didampingi oleh Sekda Medison, ketua TP-PKK Emiko Epyardi Asda, serta beberapa kepala OPD, Rabu, 25 Januari 2023, dikantor Bupati Muaro Sijunjung.
Mengawali kegiatan, Kabag Pemerintahan Kabupaten Sijunjung, Roni, dalam laporannya menyempatkan,
dasar pelaksanaan kegiatan tersebut adalah UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah. Serta peraturan Mendagri No. 22 tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain.
Pendatangam kesepakatan antara Bupati Solok dan Buapti Sijunjung itu, akan menjadi acuan oleh kedua belah pihak yakni, untuk urusan antar pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom berupa pelayanan publik yang sesuai peraturan perundangan-undangan yang ada.
Kesepakatan itu juga sebagai integrasi serta pengoptimalan sumber daya yang efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan mutu pembangunan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kerjasama daerah tersebut adalah kerjasama wajib antar daerah perbatasan sesuai anjuran dari Mendagri.Jangka waktu berlakunya adalah 5 tahun sejak di tandatanganinya surat perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak, imbuh Roni mengakhiri. (F.Siska)
