Jakarta,dutametro.com.-Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Achmad meminta pemerintah untuk mengkaji ulang lagi surat edaran yang melarang pejabat tidak boleh melakukan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 hijriah dengan alasan masih transisi pandemi ke endemi.
“Saya minta pemerintah mengkaji ulang lagi. Ini tidak adil dan aturan yang terlalu mengadangada,” tegas Achmad pada pewarta (24/03/2023).
Menurut Ahmad masyarakat sedang menyambut gembira bulan suci Ramadan. Diharapkan Pemerintah tidak perlu mengeluarkan suatu kebijakan yang meresahkan dan merusak suasana bulan Ramadan kali ini.
“Jangan ada dikotomi dalam menerapkan aturan terhadap menjalankan prosesi keagamaan apapun. Ini namanya inkonstitusional dan bertentangan dengan Undang-Undang,” ungkap Achmad.
Anggota Fraksi Demokrat Dapil Riau 1 itu menuturkan, bulan Ramadhan ini adalah momentum bagi semua orang untuk bersilaturahmi, buka puasa itu salah satu ibadah, bagian dari syiar agama, jadi jangan dibatasi. Ini tidak hanya umat muslim saja tetapi semua orang menunggu suasana Ramadhan, jangan sampai hanya edaran mengabaikan hak asasi orang,” tegasnya lagi.
Achmad menyatakan bahwa salah satu hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing dan pemerintah tidak boleh membatasi karena sudah diatur dalam Undang-Undang.
“Buka puasa itu salah satu ibadah, bagian dari syiar agama yang dilakuka oleh umat muslim. Cikal bakal muncul kesatuan dan persatuan itu kan dari silaturahmi, maka buka puasa itu kan silaturahmi,” terangnya.
“Apa lagi bulan Ramadan ini sudah tenang, biasanya masyarakat ngundang pejabat buka puasa dan bersilaturahmi ditempat mereka. Kalau edaran seperti ini kan membingungkan,” ucap Legislator Demokrat dapil Riau I itu.
Achmad juga membandingkan larangan buka pusa bersama ini dengan pesta pernikahan anak pejabat, termasuk pesta anak Presiden Jokowi dengan tamu yang hadir ribuan orang.
“Pesta nikah ribuan tamu boleh, konser musik 70 ribuan penonton tanpa masker dibiarkan, tapi kenapa pas bulan Ramadan ada aturan pembatasan, lebih aneh lagi aturannya itu berlaku cuma ke pejabat saja, masyarakat lain tidak. memangnya covid itu hanya menyerang pejabat saja, ini kan aneh!,” cetus mantan Bupati Rokan Hulu tersebut.
Dia meminta pemerintah tidak usah membuat gaduh di tengah suasana yang sudah dingin seperti sekarang ini. Bulan puasa merupakan berkah bagi semua orang, tidak hanya umat muslim saja tetapi semu.
“Jangan menyusahkan masyarakat lagi. Masyarakat sudah mau mulai bangkit, Jadi saya minta pemerintah lebih arif dan bijaksana dalam mengeluarkan suatu kebijakan,” pungkasnya. (mega/fpd)
( sumber : fraksidemokrat.org )
