Pulau Taliabu, Dutametro.com – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (DPC GPM) Kabupaten Pulau Taliabu nampaknya tidak main – main dalam menyikapi banyaknya persoalan yang terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu.
Jika sebelumnya pernah mati -matian menyuarakan keluhan masyarakat soal Mutasi ASN yang dinilai sepihak serta Gaji PTT yang tidak terbayarkan, kali ini organisasi kepemudaan tersebut kembali turun kejalan dengan membawa tiga tuntutan.
Pertama, menuntut Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus untuk mempertanggungjawabkan pinjaman Daerah sebesar Rp. 115.000.000.000 (seratus lima belas milyar rupiah)
Kedua, menuntut Pemerintah Daerah untuk membayar gaji (hak-hak) honorer, aparat desa, gaji pengurus masjid, tunjangan guru serta tenaga kesehatan.
Ketiga meminta Kejaksaan Negeri pulau Taliabu segera memeriksa Kadis PUPR Pulau Taliabu dan rekanan kontraktor yang menangani beberapa proyek mangkrak seperti jalan beringin -Nggele, dan Jalan Nggele – Lede.
Namun dalam aksi yang digelar pada Senin, 30/10 tadi para demonstran harus berhadapan dengan aparat kepolisian ketika membawakan orasi di depan alun – alun tempat pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Maluku Utara meminta Bupati yang pada saat itu berada ditempat tersebut untuk menemui massa aksi.
Alih-alih menemui para demonstran, Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Aliong Mus beserta rombongan justru mengambil jalan pintas (kabur) menerobos barisan aktifis dengan mobil mewahnya kesalah-satu tempat wisata.
Meski sempat terjadi benturan fisik antara para demonstran dengan aparat kepolisian namun suasana dapat dikendalikan hingga aksi demonstrasi kembali berlanjut di kantor DPRD Pulau Taliabu.
Jurnalis :Deni R
