Padang – Sidang Paripurna DPRD Sumatera Barat yang menandai penutupan masa persidangan kedua dan pembukaan masa persidangan ketiga tahun 2026 Di gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat Rabu, 29/04/2026 berubah dari sekadar agenda formal menjadi panggung kritik keras. Isu jalan amblas di jalur strategis Padang-Solok mencuat tajam, menyoroti lambannya respons Pemerintah Provinsi terhadap persoalan mendesak di lapangan.
Kerusakan jalan yang berada di sekitar SMAN 2 Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Koto Gaek Guguk, Kabupaten Solok, kini kian memprihatinkan. Jalan yang amblas tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna yang melintas setiap hari.
Anggota DPRD Sumbar, Agus Syahdeman, dengan nada tegas menyuarakan kegelisahan masyarakat. Menilai, pemerintah provinsi tidak bisa lagi berdalih, mengingat kondisi tersebut sudah lama diketahui bahkan telah ditinjau langsung oleh pihak terkait.
“Ini bukan lagi soal tahu atau tidak tahu. Pemerintah sudah turun ke lokasi, sudah melihat langsung. Tapi sampai hari ini, yang tidak terlihat adalah tindakan nyata. Masyarakat menunggu, tapi yang datang hanya janji,” tegas Agus di hadapan forum paripurna.
Jalur utama Padang-Solok merupakan urat nadi mobilitas dan distribusi ekonomi lintas wilayah. Ketika infrastruktur vital seperti ini dibiarkan rusak, dampaknya meluas mulai dari terganggunya aktivitas pengendara hingga meningkatnya risiko kecelakaan.
“Setiap hari orang melintas dengan rasa cemas. Ini kondisi yang tidak bisa dibiarkan. Kalau terus seperti ini, kita sedang membiarkan risiko berubah menjadi bencana,” ujarnya.
Agus bahkan menyebut lambannya penanganan ini sebagai bentuk “pembiaran terselubung” terhadap persoalan yang jelas-jelas mendesak. Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya hadir sebelum jatuh korban, bukan bergerak setelah kejadian.
Keluhan serupa datang dari para pengendara yang melintasi kawasan tersebut. Mereka mengaku semakin waswas, terutama saat hujan turun yang memperparah kondisi jalan. Aktivitas terganggu, distribusi barang terhambat, dan rasa aman semakin menurun.
“Jangan sampai kepercayaan masyarakat hilang hanya karena pemerintah lambat bergerak. Ini bukan sekadar jalan rusak, ini soal kepercayaan publik,” tambah Agus.
Dalam forum tersebut, Agus secara langsung mendesak Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, beserta Jajaran untuk segera mengambil langkah konkret dan menjadikan perbaikan jalan sebagai prioritas utama.
Persoalan jalan amblas di Kabupaten Solok kini telah melampaui isu infrastruktur semata. Menjadi cerminan nyata sejauh mana pemerintah hadir, tanggap, dan berpihak pada kebutuhan rakyat.
Sidang paripurna itu pun meninggalkan pesan kuat: masyarakat tidak lagi membutuhkan janji. Mereka menunggu aksi. Sebab jika dibiarkan berlarut-larut, yang amblas bukan hanya jalan melainkan juga kepercayaan publik terhadap pemerintah.**(yans)
