KOTAMOBAGU,DutaMetro.com— Kapolres Kotamobagu, AKBP Irwanto, S.I.K., M.H., menghadiri pertemuan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Sulawesi Utara bersama DPC ABPEDNAS Kotamobagu dan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kota Kotamobagu, Kamis (7/5/2025), di Aula Rumah Dinas Wali Kota Kotamobagu.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga desa guna mengawal pembangunan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan anggaran.
Hadir dalam kegiatan itu Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat ABPEDNAS Sulut, serta Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Rangkaian kegiatan diawali dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) dan Pataka organisasi kepada pengurus DPC ABPEDNAS Kotamobagu sebagai simbol penguatan kelembagaan dan konsolidasi organisasi di tingkat daerah.
Selain agenda organisasi, kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan pangan secara simbolis oleh pimpinan Bulog sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan masyarakat di Kota Kotamobagu. Penyerahan bantuan tersebut disaksikan langsung oleh unsur Forkopimda dan seluruh peserta yang hadir.
Dalam sambutannya, Wali Kota Kotamobagu menegaskan bahwa ABPEDNAS harus menjadi wadah yang mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat desa, bukan sekadar organisasi formalitas. Ia meminta seluruh anggota BPD memperkuat fungsi pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat.
Senada dengan itu, Kajati Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy mengingatkan pentingnya peran strategis BPD dalam mengawasi jalannya program desa agar tetap berjalan sesuai aturan, transparan, dan terhindar dari praktik korupsi yang dapat merugikan masyarakat maupun negara.
Kapolres Kotamobagu AKBP Irwanto menegaskan dukungan penuh Polres Kotamobagu terhadap penguatan kapasitas dan peran BPD dalam mengawal pembangunan desa di wilayah hukumnya. Menurutnya, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan perangkat desa sangat penting untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus memastikan penggunaan anggaran desa tepat sasaran.
“Sinergitas antara kepolisian dan perangkat desa menjadi kunci dalam mengawal pembangunan agar berjalan sesuai aturan hukum, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Kapolres Kotamobagu.***
