Catatan : M Martanus
Hak jawab adalah hak korektif setelah berita terbit, bukan “lisensi” bagi media untuk mengabaikan konfirmasi sebelum publikasi. Pemahaman yang keliru sering kali menganggap keberadaan hak jawab dapat memaklumi pemberitaan yang sepihak. Padahal, dalam kaidah jurnalistik, konfirmasi awal adalah prosedur wajib yang tidak bisa ditawar.
Landasan Hukum Hak Jawab dan Kewajiban Pers
Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, mekanisme hak jawab diatur secara tegas:
• Pasal 1 Angka 11: Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
• Pasal 5 Ayat (2): Pers wajib melayani Hak Jawab secara proporsional.
• Pasal 18 Ayat (2): Ketentuan pidana denda hingga Rp500.000.000,-mengancam perusahaan pers yang sengaja mengabaikan atau menolak melayani Hak Jawab.
Namun, wajib dilayaninya hak jawab tidak melenyapkan kekeliruan etis media jika sejak awal berita dibuat tanpa upaya verifikasi.
Verifikasi dan Asas Keberimbangan dalam KEJ
Melakukan konfirmasi sebelum berita diunggah adalah wujud ikhtiar menjaga akurasi. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menegaskan prinsip ini melalui beberapa pasal utama:
• Pasal 1 KEJ: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
• Pasal 3 KEJ: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
• Pasal 11 KEJ: Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
Pemberitaan tanpa upaya konfirmasi melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 KEJ. Akibatnya, produk jurnalistik tersebut cacat secara etik karena merampas hak publik atas informasi yang benar dan berimbang (cover both sides).
Sengketa Pers dan Tantangan di Lapangan
Jika terjadi sengketa akibat pemberitaan, Dewan Pers adalah lembaga tunggal yang berwenang menilai apakah karya tersebut memenuhi standar jurnalistik atau tidak (sesuai asas Lex Specialis UU Pers). Namun, jika ditemukan ikhtiar buruk, rekayasa, atau pemerasan yang berada di luar kerja jurnalistik, norma hukum lain dapat berlaku.
Dalam praktiknya, wartawan sering kali menghadapi narasumber yang sulit dihubungi, bungkam, atau menolak memberikan keterangan. Dalam situasi ini, pers dituntut untuk:
1. Menunjukkan Itikad Baik: Melakukan upaya konfirmasi secara maksimal, patut, dan berulang.
2. Dokumentasi yang Kuat: Menyimpan semua bukti komunikasi (panggilan, pesan, atau surat resmi).
3. Transparansi: Mencantumkan secara terbuka dalam berita bahwa upaya konfirmasi telah dilakukan tetapi belum mendapat respons dari yang bersangkutan.
Hak jawab hadir sebagai jaring pengaman hukum dan etika ketika terjadi kekeliruan fakta. Namun, hak jawab bukanlah alasan untuk menggampangkan verifikasi. Keseimbangan antara kewajiban konfirmasi, penegakan KEJ, dan kepatuhan terhadap UU Pers adalah pilar utama yang menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap media di era digital.
