Oleh: Fauzi Tarmizi, S.IP — Sekretaris Umum DHC BPK 45 Tanah Datar
1. Konteks Tulisan
Karangan ini awalnya disiapkan untuk “Pertemuan Besar” kaum Muslimin Minangkabau di Padang Panjang, 17 September 1939, atas undangan Badan Permusyawaratan Islam Minangkabau.
Tujuannya ganda:
• Membahas tuntutan kaum Kristen agar Artikel 177 Indische Staatsregeling (I.S.) dicabut • Menyerukan persatuan ummat Islam Indonesia serta pembaruan dan penggembiraan penyiaran agama Islam 2. Apa Isi Artikel 177 I.S.?
Artikel 177 berasal dari Artikel 123 Regeeringsreglement (R.R.) 1854, yang menjadi Artikel 177 I.S. sejak 1926.
Isinya bersifat preventif:
Christenleeraars, priesters, dan zendelingen wajib memiliki izin khusus dari Gubernur Jenderal untuk bekerja di daerah tertentu di Hindia Belanda. Izin dapat dicabut jika dianggap merugikan atau syaratnya tidak dipenuhi.
Tiga kewenangan pemerintah di dalamnya:
1. Pemeriksaan awal — menilai peminta izin, termasuk apakah ia fanatik, serta menetapkan syarat dan batas daerah kerja 2. Pengawasan — selama bekerja, melalui kerk-bestuur, kepala pribumi, dan ambtenar B.B. 3. Pencabutan izin — jika melanggar ketenteraman atau perjanjian 3. Akar Sejarahnya
Zaman V.O.C. (sejak 1600-an):
• Agama negara adalah Protestan, tetapi V.O.C. sebagai badan dagang berhati-hati agar propaganda Kristen tidak menimbulkan kemarahan ummat Islam dan merusak perdagangan. • Ada janji menghormati kepercayaan anak negeri agar mereka membantu melawan Portugis. • Namun dalam praktik, Islam pernah hanya diizinkan beribadah di luar Kota Betawi, bahkan pernah dilarang. Katolik dilarang masuk, Luther baru diizinkan beribadah umum tahun 1743.
Pemerintahan langsung Belanda:
• Sejak 1818 dipakai dasar kemerdekaan agama, asal tidak bertentangan dengan ketenteraman umum. • Katolik baru diizinkan beribadah umum di Indonesia tahun 1807. • Desakan partai Kristen tahun 1854, terutama dari Christelijk Historische Partij melalui Blaupot ten Cate dan Mackay, melahirkan Artikel 123 R.R. 1854. • Tujuannya: membagi daerah kerja tiap gereja, mencegah bentrokan antar-mazhab Kristen, dan mencegah kemarahan penduduk beragama lain, terutama Islam. 4. Artikel 177 vs Artikel 178: Ketidakseimbangan yang Dikritik
Artikel 178 berlaku bagi pendeta Bumiputera non-Kristen, termasuk ummat Islam (sekitar 80% penduduk):
• Mereka berada di bawah pengawasan raja, regen, dan kepala pribumi. • Raja/kepala dapat melarang mubaligh Islam bertabligh di daerahnya, bahkan kepada sesama Muslim.
Chatib Soeleiman, mengutip Mr. J. de Louter, menilai letak kedua pasal ini seolah tertukar:
• Seharusnya pendeta Kristen yang tunduk pada pengawasan raja/kepala pribumi seperti Pasal 178. • Sebaliknya, Pasal 177 yang bersifat izin dan pengawasan pemerintah justru tepat jika yang memberi izin adalah pemerintahan Muslim, karena dalam Islam tidak ada paksaan agama. • Dalam praktik, raja/kepala tidak dapat melarang pendeta Kristen yang sudah berizin G.G., tetapi dapat melarang mubaligh Islam. 5. Kedudukan Gereja dan Zending
Dua gereja mendapat kedudukan istimewa:
• Protestantsche (Hervormde) Kerk — disatukan sebagai Evangelische Gemeinde melalui K.B. 11 Desember 1835. Pendeta diangkat Raja dan digaji dari Kas Kolonial. • Roomsch-Katolieke Kerk — diakui merdeka di Indonesia melalui K.B. 2 Januari 1846 setelah perjanjian dengan Heilige Stoel.
Selain itu, menurut Regeeringsalmanak I 1912, ada 36 kerkgenootschappen yang disahkan, antara lain Nederlandsche Bijbelgenootschap, Ned. Zendelinggenootschap, Rijnsche Zendelinggenootschap, Utrechtsche Zendelingvereeniging, Leger des Heils, Seventh Day Adventists, dan Methodist Episcopal Church.
Chatib Soeleiman menekankan: persatuan Katolik-Protestan di Belanda yang mengesampingkan persengketaan mazhab patut menjadi pelajaran bagi ummat Islam. Ia juga mengutip kesedihan Ir. Soekarno melihat Flores menjadi Kristen karena aktifnya zending.
6. Mengapa Kaum Kristen Kembali Menuntut Pencabutan? (1939)
Chatib Soeleiman menyebut beberapa kemungkinan:
1. Congres Pemuda Kristen Sedunia di Belanda, 24 Juli–2 Agustus 1939, yang memutuskan propaganda Kristen diperkuat. 2. Merasa propaganda Kristen kurang maju dibanding biaya dan tenaga yang dikeluarkan, dan menganggap Artikel 177 sebagai penghambat. 3. Khawatir melihat kemajuan propaganda Islam meski Islam menghadapi Artikel 178, Guru-ordonansi, dan reispas-regeling. 4. “Balon percobaan” untuk mengukur kebangunan ummat Islam — apakah “de macht van de Islam” (Dr. Pijper) benar-benar ada. 5. Dorongan politik agar pemerintah bersikap lebih keras terhadap Islam, seperti pendapat Prof. Bousquet yang menyebut Muhammadiyah membahayakan penjajahan Belanda. 6. Risiko memecah persatuan kebangsaan jika reaksi Islam salah langkah dan golongan Kristen Indonesia menarik diri dari pergerakan nasional.
Ia juga mengingatkan preseden 1924: saat usulan perubahan Artikel 123 ditolak Volksraad, pada sidang yang sama justru diterima Guru-ordonansi yang memberatkan ummat Islam. Ia khawatir pola yang sama terulang pada 1939, apalagi kabar menyebutkan Prof. Schepper c.s., Dr. Idenburg, dan Menteri Welter mendukung pencabutan/perubahan Artikel 177.
7. Mengapa Ummat Islam Menolak Pencabutan?
Bukan karena permusuhan, melainkan karena:
• Artikel 177 adalah rem preventif. Tanpa itu, pemerintah hanya bisa bertindak setelah pelanggaran hukum pidana terjadi (penghinaan, penghasutan, dll), bukan mencegahnya. • Dalam praktik, meski Artikel 177 ada, masih ada buku, cetakan, gambar, dan tindakan propagandis Kristen yang menyinggung perasaan ummat Islam — dan belum pernah ada pendeta yang dicabut izinnya. • Jika dicabut, pendeta dapat bekerja di daerah mana pun, pengawasan pemerintah ditolak, dan risiko ummat Islam bertindak sendiri sebagai hakim akan mengganggu keamanan umum. • Penolakan ini bukan pengakuan kelemahan iman. Kekuatan Islam tidak tergantung pada Artikel 177, melainkan pada kemauan dan kekuatan ummat sendiri. Ucapan “de macht van de Islam” jangan sampai membuat ummat tertidur kembali. 8. Kelemahan Terbesar Ummat: Ekonomi
Chatib Soeleiman mengutip hadis: “Kemiskinan mendekatkan kepada kekafiran.”
Keadaan nyata:
• Kemiskinan membuka jalan bagi pelacuran, sistem nyai/gundik, penjualan anak, dan bahaya kelaparan di beberapa daerah. • Ekonomi Kristen tertata baik: gereja, sekolah, rumah sakit, rumah yatim, dan Palang Merah didukung subsidi pemerintah — pada 1938 kurang sedikit dari 1.000.000 rupiah untuk kerja sosial Kristen dari kas Hindia Belanda, ditambah keuntungan lotere, perangko khusus, dan lain-lain. • Sebaliknya, ekonomi ummat Islam tercerai-berai. Ulama terlalu fokus pada masjid, sekolah agama, dan tabligh, tetapi lupa bahwa semua itu bertumpu pada pencaharian hidup. • Jika ekonomi baik, masjid, sekolah, zakat, fitrah, kurban, dan haji akan berjalan dengan sendirinya, tanpa meminta sedekah hilir-mudik.
Karena itu, ia juga mendukung desakan wakil-wakil Islam di Volksraad agar pemerintah membuktikan netralitasnya dengan menghapuskan seluruh subsidi untuk agama Kristen.
9. Seruan Penutup Chatib Soeleiman
Kepada kaum Kristen Indonesia:
Tarik kembali tuntutan pencabutan. Artikel 177 bukan rem bagi propaganda Kristen yang patut, asal menghormati Artikel 173 I.S. dan tidak menyinggung perasaan agama lain.
Kepada pergerakan Indonesia:
Bantu menolak pencabutan, karena pencabutan justru berpotensi memecah persatuan nasional.
Kepada ummat Islam Indonesia:
• Lebih giat memajukan agama, bukan hanya dengan buku agama yang terputus dari realitas masyarakat. • Intelektual Islam wajib memberi penyuluhan kepada pemimpin ummat. • Satukan ummat, jangan pecah karena khilafiah kecil. • Kuatkan ekonomi sebagai tiang kemajuan. • Satukan sekolah agama dan hidupkan ikatan mubaligh.
Kepada pemerintah:
• Pertahankan Artikel 177 demi keamanan dan ketenteraman. • Buktikan netralitas agama sesuai Artikel 173 I.S. • Cabut Artikel 178 dan Guru-ordonansi 1925 yang menghalangi guru dan mubaligh Islam, bahkan untuk menerangkan agama kepada sesama Muslim. 10. Inti Kesimpulan
Persoalan Artikel 177 bukan sekadar soal izin pendeta. Bagi Chatib Soeleiman, ia adalah persimpangan sejarah kolonial, hukum, kedudukan gereja, ekonomi, dan persatuan kebangsaan.
Seruan akhirnya dirangkum dalam empat kalimat:
Rapatkanlah persatuan ummat Islam Indonesia! Hindarkanlah perpecahan ummat! Ikhtiarkanlah persatuan sekolah-sekolah agama! Hidupkanlah ikatan mubaligh Islam!
Sumber utama yang dipakai dalam naskah: Chatib Soeleiman (1939); Mr. J. de Louter, Handboek van Staats en Adm. Recht van Ned. Indie (1914); Regeeringsalmanak I 1912; Het Nederlandsche Parlement (D. Hans); Tien Jaar Volksraad – Arbeid 1918–1928; R.R. Art. 123 (1854); I.S. Art. 173, 177, 178; Nationale Kommentaren (Dr. G.S.S.J. Ratu Langie); Pedoman Masyarakat (“TJOK”); serta K.B. 1835, 1846, dan 1893.
