PULAU TALIABU, dutametro.com – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu terus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam penyusunan regulasi daerah yang berkualitas, terarah, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diselenggarakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu di Balai Desa Kilong, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pulau Taliabu, La Ode Yasir, dan dihadiri para asisten serta staf ahli Sekretariat Daerah, Inspektur Inspektorat, Sekretaris DPRD, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), beserta jajaran terkait.
Bimtek ini menghadirkan dua narasumber, yakni Ahmad Yamin, S.Sos., M.Hum. dan Iskandar Hi. Husni, S.H., yang memberikan pembekalan mengenai aspek teknis dan substansi pembentukan produk hukum daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati La Ode Yasir menegaskan bahwa peningkatan kompetensi aparatur dalam penyusunan produk hukum merupakan kebutuhan mendasar untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan daerah memiliki landasan hukum yang kuat.
Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari koridor hukum serta mekanisme administrasi yang harus dipatuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Ia menjelaskan, Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), maupun keputusan bupati merupakan instrumen penting dalam menciptakan kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas, serta mewujudkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
“Tanpa landasan hukum daerah yang kuat dan tepat sasaran, setiap program pembangunan maupun kebijakan strategis yang kita rancang berpotensi menghadapi kendala administrasi, bahkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Sebaliknya, lanjut La Ode Yasir, produk hukum yang disusun secara cermat, sistematis, dan berkualitas tidak hanya menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Lebih dari itu, regulasi yang tepat diharapkan mampu menjadi instrumen pendukung percepatan pembangunan sekaligus menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang adil, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh jajaran birokrasi agar senantiasa mengikuti perkembangan regulasi dan dinamika hukum. Ia menekankan pentingnya menjadikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya sebagai salah satu pedoman utama dalam proses penyusunan produk hukum daerah.
“Oleh karena itu, kegiatan bimbingan teknis ini menjadi momentum strategis untuk membekali aparatur sipil negara dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan teknis yang memadai,” ujarnya.
Kepada para narasumber, La Ode Yasir berharap materi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman komprehensif sekaligus mudah diterapkan oleh peserta dalam pelaksanaan tugas di masing-masing perangkat daerah.
Sementara kepada seluruh peserta, ia berpesan agar mengikuti setiap tahapan kegiatan dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Peserta juga didorong untuk aktif berdiskusi, berkonsultasi, serta bertukar pengalaman guna memperdalam pemahaman terkait teknik pembentukan produk hukum daerah.
“Harapan kita, aparatur mampu menyusun produk hukum yang tidak hanya memenuhi standar legalitas secara formal, tetapi juga relevan dengan perkembangan zaman serta mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan semakin memiliki aparatur yang profesional dan cakap dalam merumuskan regulasi, sehingga setiap kebijakan daerah dapat berjalan dengan kepastian hukum, tertib administrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(Jk)
