Bukittinggi, dutametro.com — Wali Kota Bukittinggi, Ramlan, Nurmatias, berikan jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Kamis, 12 November 2026.
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan, setelah enam fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada rapat paripurna pagi hari, agenda dilanjutkan dengan penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
“Rangkaian rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari Pembicaraan Tingkat I sesuai Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Selanjutnya, Ranperda akan dibahas lebih mendalam melalui rapat kerja antara DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi,” ungkapnya
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menjelaskan, pertimbangan pengusulan BPBD Tipe C, meskipun hasil pemetaan menunjukkan skor 480 atau masuk kategori Tipe A. Penetapan tersebut mempertimbangkan ketentuan yuridis, kemampuan keuangan daerah, kesiapan aparatur, beban kerja dan efektivitas pelayanan. Saat ini, belanja pegawai Pemerintah Kota Bukittinggi mencapai 43 %
“Pemilihan Tipe C didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran. Kebutuhan tunjangan jabatan dan TPP struktural BPBD Tipe C sekitar Rp594,16 juta, Tipe B Rp799,47 juta,dan Tipe A Rp911,19 juta. Penghematan anggaran tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat,” jelasnya
Terkait efektivitas pelayanan dan koordinasi lintas perangkat daerah, Wako dijelaskan, kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi BPBD tidak berbeda antara Tipe A, B maupun C. Koordinasi dilaksanakan bersama perangkat daerah terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Mengenai mitigasi berbasis risiko, Pemko Bukittinggi tengah menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2026–2030.
(Zlk)*
