Iklan
Iklan

Inspektorat Tubaba Soroti Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan, PPK Diminta Beri Klarifikasi

Tulang Bawang Barat -Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, menegaskan bahwa tanggung jawab teknis atas pelaksanaan proyek Rekonstruksi Jalan Ruas Simpang PU–Pasar Tempel (025) Tahun Anggaran 2026 berada pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tubaba.

Inspektorat menyatakan belum dapat menentukan langkah lebih lanjut terkait berbagai dugaan persoalan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Pihaknya masih menunggu klarifikasi dari PPK guna memperoleh penjelasan mengenai sejumlah temuan dan kendala di lapangan, sehingga penanganan persoalan tidak didasarkan pada informasi sepihak.

Muslim, Irban V Bidang Investigasi Inspektorat Tubaba, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/11/2026), mengatakan bahwa PPK harus terlebih dahulu memberikan penjelasan atas berbagai persoalan yang menjadi sorotan.

“Seharusnya klarifikasi PPK dulu. PPK yang punya tanggung jawab terkait teknis pekerjaan. Kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai di lapangan, sebelum kita mengambil langkah, seharusnya PPK memberikan klarifikasi terkait temuan-temuan teman-teman di lapangan. Apa penjelasannya, seperti apa?” ujarnya.

Muslim mengatakan, informasi yang berkembang melalui pemberitaan media saat ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Inspektorat. Namun, pihaknya tetap perlu melakukan pendalaman dengan mendengarkan keterangan dari berbagai pihak.

“Ini sifatnya masih informasi. Nanti bisa menjadi bahan bagi kami untuk mempelajari secara langsung. Kita juga tidak boleh mendengar penjelasan sepihak. Siapa tahu ada faktor lain, termasuk kondisi cuaca yang sekarang sedang kemarau,” katanya.

Terkait kelengkapan peralatan proyek, Muslim menegaskan bahwa seluruh peralatan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang semestinya tersedia dan dihadirkan di lokasi pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

Menurutnya, apabila penyedia tidak mampu menghadirkan peralatan sebagaimana dipersyaratkan selama pelaksanaan pekerjaan, PPK wajib meminta penjelasan sekaligus menentukan langkah sesuai kewenangannya.

“Kalau kaitan alat, itu memang menjadi kelengkapan yang harus disediakan oleh vendor. Kalau pada saat pelaksanaan dia tidak bisa menghadirkan alat tersebut, bagaimana langkah PPK? Itu wajib diklarifikasi. Saya pikir ini masih menjadi domain PPK, karena PPK punya tanggung jawab bagaimana pekerjaan itu bisa terlaksana. Kita tidak tahu kendala dan alasannya apa. PPK yang seharusnya lebih memahami,” jelasnya.

Ia kembali meminta PPK Dinas PUPR Tubaba memberikan klarifikasi secara terbuka atas berbagai dugaan ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan.

“Menurut saya, PPK harus memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait hal-hal yang dianggap tidak sesuai. Saya meminta PPK memberikan penjelasan, karena kami sebagai APIP berharap seluruh program pemerintah berjalan sesuai norma dan ketentuan,” tegas Muslim.

Sebelumnya, pelaksanaan proyek Rekonstruksi Jalan Ruas Simpang PU–Pasar Tempel (025) milik Dinas PUPR Tubaba Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan setelah muncul sejumlah dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.

Proyek dengan pagu anggaran sebesar Rp4.211.000.000 tersebut dimenangkan CV Mitra Muda Perkasa dengan nilai penawaran Rp4.119.338.366,73. Selisih penawaran dengan pagu anggaran tercatat sebesar Rp90.661.633,27 atau sekitar 2,15 persen.

Proyek yang direncanakan memiliki luas penanganan sekitar 7.000 meter persegi itu diduga mengabaikan sejumlah persyaratan peralatan dan standar kualitas pekerjaan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan proyek dengan dokumen kontrak.

Berdasarkan penelusuran tim di lapangan, pada tahap persiapan pekerjaan tidak terlihat keberadaan direksi keet atau kantor lapangan proyek. Padahal, fasilitas tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi antara pemilik pekerjaan, konsultan pengawas, dan kontraktor pelaksana, sekaligus tempat penyimpanan dokumen administrasi serta pengendalian pekerjaan.

Selain itu, tim juga tidak menemukan rambu-rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi pekerjaan. Padahal, rambu tersebut berfungsi memberikan peringatan terhadap potensi bahaya, mengatur aktivitas pekerjaan, serta melindungi pekerja dan pengguna jalan.

Persoalan lainnya berkaitan dengan keberadaan truk water tanker. Berdasarkan penelusuran di lapangan, kendaraan yang digunakan untuk penyiraman material diduga merupakan mobil minibus Suzuki Carry yang telah dimodifikasi menyerupai truk tangki air.

Padahal, water tanker memiliki fungsi penting dalam pekerjaan jalan, terutama untuk mendukung proses pemadatan lapisan pondasi, pengendalian debu, dan penyediaan air selama pekerjaan berlangsung.

Sorotan juga mengarah pada pekerjaan Talud Penahan Tanah (TPT). Hasil pengamatan di lapangan memunculkan dugaan bahwa ketebalan dinding talud tidak merata, dengan perkiraan ketebalan berkisar 10 hingga 15 sentimeter. Selain itu, ditemukan dugaan penggunaan material batu campuran dari reruntuhan bangunan bekas.

Pada pekerjaan pemadatan lapisan base, penyiraman material juga diduga tidak menggunakan truk water tanker sebagaimana peralatan yang dipersyaratkan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian metode pelaksanaan dan kualitas hasil pemadatan.

Dugaan ketidaksesuaian berikutnya ditemukan pada pekerjaan penghamparan aspal hotmix. Hasil pengamatan menunjukkan ketebalan aspal terpasang bervariasi, diperkirakan berkisar 3 hingga 7 sentimeter setelah pemadatan. Bahkan, terdapat sejumlah tumpukan material hotmix yang terlihat terbuang dalam kondisi membeku di beberapa titik lokasi pekerjaan.

Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Namun, kepastian mengenai kualitas dan volume pekerjaan tentu memerlukan pemeriksaan teknis serta pengujian sesuai ketentuan.

Jaki, selaku pengawas dari pihak penyedia, sebelumnya menyebutkan bahwa luas pekerjaan diperkirakan mencapai 7.000 meter persegi dengan ketebalan aspal 6 sentimeter setelah pemadatan.

Namun, ketika ditanya mengenai keberadaan direksi keet, Jaki mengaku tidak mengetahui secara pasti karena dirinya bertugas dengan sistem pulang-pergi dan tidak menetap di lokasi pekerjaan.

“Kalau saya, karena perjalanannya lumayan dekat, jadi pulang-pergi. Kalau yang lainnya kurang tahu saya. Kalau untuk itu, langsung tanya ke Dinas PU. Saya tim teknis dan tidak pernah melihat direksi keet itu,” ujar Jaki, Selasa (20/10/2026), di lokasi pekerjaan.

Saat dimintai penjelasan mengenai dokumen yang digunakan dalam pengawasan pekerjaan, ia menyebutkan bahwa dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berada di Dinas PUPR Tubaba.

Sementara itu, Jefri, salah seorang pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PUPR Tubaba, juga mengaku kurang memahami keberadaan direksi keet. Ia menyebut dirinya bertugas sebagai pengawas teknis.

Dalam keterangannya, Jefri mengungkapkan bahwa pihak Dinas PUPR sempat mendatangkan mobil pemadam kebakaran (Damkar) untuk membantu penyiraman di lokasi proyek.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan karena kendaraan tangki air yang disediakan pihak penyedia dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan air selama pekerjaan berlangsung, terlebih kondisi cuaca saat itu cukup panas dan sumber air sulit diperoleh.

“Dua hari kemarin kita sudah turunkan mobil Damkar untuk penyiraman. Ya, tidak cukup kalau cuma mengandalkan mobil ini saja. Bagaimana tidak, cuacanya luar biasa panas dan mencari air susah. Selain memakai mobil kecil, kita juga menggunakan Damkar selama dua hari,” ujar Jefri.

Ketika ditanya apakah penggunaan mobil Damkar tersebut tercantum dalam kontrak pekerjaan, Jefri menegaskan bahwa kendaraan tersebut merupakan penambahan di luar kontrak.

Ia menyebut penambahan armada dilakukan sebagai kebijakan untuk mengatasi kondisi lapangan yang dinilai membutuhkan pasokan air lebih banyak.

Namun, ketika kembali dimintai penjelasan mengenai kesesuaian kendaraan water tanker yang disediakan penyedia dengan persyaratan kontrak, Jefri mengaku tidak memahami secara detail persoalan tersebut.

“Kalau itu di luar teknis, saya kurang paham masalah armada. Kalau terkait kondisi riil di lapangan, seperti ketebalan dan panjang, tidak boleh kurang dari volume yang ditentukan. Misalnya ketebalan aspal harus sesuai, itu yang diperiksa. Kalau masalah alat, ketika ada penambahan alat lain di luar kontrak, itu sudah menjadi kebijakan kita,” katanya.

Jefri juga menyebutkan bahwa mobil Damkar digunakan untuk membantu proses penyiraman, pemadatan lapisan base, sekaligus mengendalikan debu di lokasi pekerjaan.

“Memang dari PU yang menurunkan Damkar. Untuk detailnya saya kurang tahu. Yang pertama itu untuk membantu pemadatan base dan mengontrol debu, karena di dalam kontrak tidak menjelaskan,” bebernya.

Terpisah, Rejo selaku kepala tukang, saat ditemui di lokasi pekerjaan pada Rabu (21/10/2026), mengaku tidak memiliki kewenangan menentukan ketebalan penghamparan hotmix yang dipersoalkan.

Ia menyebut penentuan spesifikasi dan pengawasan ketebalan pekerjaan merupakan kewenangan Dinas PUPR dan konsultan pengawas.

“Kita cuma mengarahkan pekerjaan sesuai spesifikasi. Kalau masalah kurang tebal atau apa, itu urusan dinas dan konsultan. Tanya saja kepada mereka,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, PPK maupun PPTK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Tubaba belum berhasil dimintai keterangan untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi atas berbagai dugaan persoalan tersebut.

Tim media telah beberapa kali mendatangi kantor terkait, tetapi pejabat yang bersangkutan tidak berada di tempat. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp juga belum mendapatkan tanggapan karena nomor yang dihubungi dalam keadaan tidak aktif.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PPK, PPTK, Dinas PUPR Tubaba, maupun pihak penyedia guna memperoleh penjelasan berimbang atas pelaksanaan proyek tersebut.

(Medi/Tim)

Must Read

Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan

Related News