Iklan
Iklan

LIANG SIA Jemput Bola ke Desa, DPMPTSP Pulau Taliabu Terbitkan 25 NIB untuk Pelaku UMKM

 

BOBONG – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa melalui kemudahan akses legalitas usaha. Kali ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menghadirkan inovasi layanan keliling LIANG SIA (Sejahtera Taliabu) untuk mempermudah pelaku usaha memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa harus datang langsung ke ibu kota kabupaten.

Program yang berlangsung pada 21–24 November 2026 tersebut menyasar pelaku usaha di delapan desa. Melalui pola pelayanan jemput bola, masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan pengurusan perizinan, tetapi juga pendampingan langsung dalam proses penerbitan legalitas usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Pelaksanaan layanan dibagi dalam dua titik pelayanan. Pada 21–22 November 2026, gerai LIANG SIA dipusatkan di Desa Bapenu dengan cakupan pelayanan bagi masyarakat Desa Bapenu, Galebo, Kilo, Bahu, dan Nggoli.

Selanjutnya, pada 23–24 November 2026, pelayanan dipindahkan ke Desa Kawalo untuk menjangkau pelaku usaha di Desa Kawalo, Woyo, dan Holbota.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Pulau Taliabu, Silfester Stevi Wandan, mengatakan LIANG SIA merupakan inovasi untuk mengubah pola pelayanan birokrasi yang selama ini cenderung menunggu masyarakat datang ke kantor menjadi pelayanan aktif yang langsung menjangkau warga.

Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan biaya, waktu, maupun akses terhadap layanan administrasi perizinan.

“Dengan inovasi LIANG SIA, konsep pelayanan kita ubah dari hanya menunggu masyarakat datang ke kantor menjadi model gerai pelayanan dengan aktif mendatangi, mendampingi, dan memberikan solusi kepada masyarakat sehingga memperpendek waktu dan mengurangi biaya transportasi masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan,” ujar Stevi.

Ia menjelaskan, pelayanan tersebut tidak sebatas memfasilitasi penerbitan NIB, tetapi juga memberikan konsultasi dan pendampingan teknis kepada masyarakat melalui kerja sama dengan pemerintah desa.

Langkah ini dinilai penting karena masih terdapat pelaku usaha yang menghadapi kendala ketika mengakses sistem OSS, mulai dari keterbatasan jaringan internet hingga kesulitan memahami tahapan pengisian data dan persyaratan administrasi.

Dari sisi jenis usaha, mayoritas aktivitas ekonomi masyarakat desa berada pada kategori risiko rendah, menengah rendah, hingga menengah tinggi. Usaha tersebut meliputi kios sembako, toko roti, toko kelontong, toko pakaian, toko bangunan, warung makan, perdagangan hasil pertanian, hingga penjualan bahan bakar minyak (BBM).

Hasil awal pelaksanaan program menunjukkan respons positif masyarakat. Pada hari pertama pelayanan di wilayah Desa Bapenu, Galebo, Bahu, dan Kilo, DPMPTSP Kabupaten Pulau Taliabu berhasil menerbitkan sebanyak 25 Nomor Induk Berusaha bagi pelaku UMKM di empat desa tersebut.

Capaian itu menjadi indikator bahwa pendekatan pelayanan langsung ke desa mampu memangkas hambatan birokrasi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap legalitas usaha.

Stevi menegaskan, DPMPTSP akan terus mendorong inovasi pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan membuka peluang pengembangan ekonomi lokal.

“Melalui inovasi LIANG SIA, pemerintah daerah berkomitmen terus menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, mudah, dan responsif terhadap kebutuhan warga, khususnya dalam mendukung pengembangan usaha dan kesejahteraan masyarakat desa,” tandasnya.

Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Kepala Desa Bapenu, Asirudin. Ia mengapresiasi langkah DPMPTSP yang turun langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang selama ini harus mengeluarkan biaya dan waktu cukup besar untuk mengurus perizinan di ibu kota kabupaten.

Menurut Asirudin, sebagian besar masyarakat di wilayahnya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Karena itu, pelayanan keliling menjadi solusi efektif agar warga dapat mengurus legalitas usaha tanpa harus meninggalkan pekerjaan sehari-hari.

“Kedatangan Tim DPMPTSP di desa seperti ini, masyarakat sangat terbantu dalam pengurusan NIB. Kalau masyarakat sendiri ke ibu kota kabupaten, akan menghabiskan anggaran yang banyak dan menyita waktu pelaku usaha untuk beraktivitas, karena sebagian masyarakat berprofesi sebagai petani dan nelayan,” ungkap Asirudin.

Ia menilai kepemilikan NIB bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi, melainkan menjadi pintu masuk bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha secara lebih terarah dan memiliki legalitas yang jelas.

Dengan legalitas tersebut, pelaku usaha diharapkan memperoleh kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha, memiliki peluang lebih besar mengakses pembiayaan melalui perbankan pemerintah, serta memperluas jangkauan pemasaran produk hingga ke luar daerah.

“Pengurusan izin usaha membuat usaha masyarakat menjadi legal, tidak takut pada saat dilakukan pemeriksaan, mempermudah pelaku usaha mengakses permodalan di bank pemerintah dan tidak menutup kemungkinan produk masyarakat bisa dijual keluar daerah. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat dilanjutkan di masa mendatang,” harapnya.

Melalui LIANG SIA, Pemkab Pulau Taliabu diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dari tingkat desa. Kemudahan memperoleh legalitas usaha menjadi langkah awal untuk mendorong UMKM tumbuh, berkembang, dan memiliki daya saing lebih luas.

(JK)

Must Read

Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan

Related News