KERINCI, dutametro.com – Dugaan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak layak konsumsi hingga menyebabkan sejumlah siswa SMP Negeri 2 Keliling Danau mengalami mual dan muntah memicu aksi Koalisi LSM Peduli Pendidikan Kabupaten Kerinci di depan Kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah, Selasa (4/8/2026).
Dalam aksinya, massa mendesak Pemerintah Kabupaten Kerinci segera mengevaluasi secara menyeluruh operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jembatan Merah, Kecamatan Keliling Danau. Mereka menilai insiden yang terjadi pada Kamis (30/7/2026) tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut keselamatan peserta didik.
Koalisi meminta pemerintah mengusut seluruh rantai pelaksanaan MBG, mulai dari proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga pengawasan kualitas makanan. Selain itu, mereka juga menyoroti pelaksanaan menu MBG yang dinilai belum sesuai standar, termasuk pemberian susu yang disebut jarang diterima siswa meski menjadi bagian dari ketentuan program.
Koordinator Lapangan Koalisi LSM Peduli Pendidikan Kabupaten Kerinci, Eka Triyuni, S.H., menegaskan pihaknya mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis sebagai program strategis nasional. Namun, menurutnya, dukungan tersebut harus diiringi dengan pengawasan yang ketat terhadap pelaksana di daerah.
“Kami mendukung penuh Program MBG. Tetapi kami menuntut pemerintah segera mengevaluasi dan mengambil tindakan tegas terhadap penyelenggara yang tidak menjalankan program sesuai standar operasional. Jangan sampai program yang baik justru membahayakan kesehatan anak-anak,” tegas Eka.
Aksi tersebut akhirnya diterima Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui dialog yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah, Satgas MBG, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Lingkungan Hidup.
Dalam pertemuan itu, pemerintah menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan Koalisi LSM Peduli Pendidikan dan berkomitmen menindaklanjuti seluruh temuan di lapangan. Melalui Satgas MBG bersama OPD terkait, Pemkab Kerinci akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas makanan, sistem distribusi, serta kepatuhan penyelenggara terhadap standar pelaksanaan Program MBG.
Meski demikian, Koalisi menegaskan pengawalan tidak akan berhenti di tingkat daerah. Eka Triyuni memastikan pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke Badan Gizi Nasional (BGN) agar dilakukan evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Kerinci.
“Kami ingin kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Program MBG harus benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak, bukan justru menimbulkan risiko bagi kesehatan mereka,” pungkasnya. (Jn)
