TALIABU, dutametro.com – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu mulai memperkuat strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru. Langkah tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) LRI I-MAR Institut Pertanian Bogor (IPB), Senin (21/9/2026).
FGD bertajuk “Kajian Strategi Optimalisasi Potensi Sumber Daya Perikanan Menuju Akselerasi Implementasi Ekonomi Biru Kabupaten Pulau Taliabu” tersebut berlangsung di Aula Desa Kilong. Forum ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah merumuskan strategi pengelolaan sumber daya perikanan yang produktif, berkelanjutan, sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Dalam sambutannya yang dibacakan atas nama Wakil Bupati Pulau Taliabu La Ode Yasir, Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Yosar Kardiat menegaskan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan jumlah hasil tangkapan nelayan.
Menurutnya, pengembangan sektor tersebut harus dibangun dalam sebuah ekosistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, pemasaran, hingga penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas nelayan.
“Kita tidak ingin pembangunan sektor perikanan hanya berhenti pada bagaimana meningkatkan hasil tangkapan atau produksi semata. Lebih dari itu, kita perlu membangun sebuah ekosistem ekonomi kelautan dan perikanan yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Yosar.
Ia menilai penerapan prinsip ekonomi biru menjadi langkah strategis bagi Pulau Taliabu yang memiliki karakter sebagai daerah kepulauan. Pemanfaatan sumber daya laut, kata dia, harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian ekosistem.
“Dalam konteks inilah, konsep ekonomi biru menjadi sangat relevan bagi Kabupaten Pulau Taliabu. Ekonomi biru harus kita maknai sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya laut secara optimal dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistemnya, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh generasi kita saat ini, tetapi juga oleh generasi yang akan datang,” tuturnya.
Melalui kerja sama akademis dengan PKSPL IPB, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu berharap kajian yang dilakukan dapat menghasilkan rumusan kebijakan berbasis data, pemetaan potensi wilayah yang lebih akurat, serta identifikasi berbagai persoalan yang dihadapi nelayan dan pelaku usaha perikanan di lapangan.
“Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu tentu memiliki harapan besar terhadap hasil kajian dan diskusi yang dilaksanakan hari ini. Kita membutuhkan data yang akurat, pemetaan potensi yang jelas, identifikasi permasalahan yang konkret, serta rekomendasi strategi yang dapat diimplementasikan,” paparnya.
Yosar juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi aktor utama sekaligus penerima manfaat dari pengembangan ekonomi biru.
Karena itu, sejumlah aspek strategis perlu dikaji secara komprehensif, mulai dari potensi komoditas perikanan, kendala yang dihadapi nelayan, peningkatan nilai tambah produk, akses pasar, konektivitas, hingga efektivitas rantai pasok.
“Kita perlu mengetahui secara lebih mendalam apa saja potensi perikanan yang dapat dikembangkan, apa saja kendala yang selama ini dihadapi oleh nelayan dan pelaku usaha, bagaimana meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, bagaimana memperkuat akses pasar, serta bagaimana membangun konektivitas dan rantai pasok yang lebih efektif,” jelasnya.
Selain itu, ia memastikan aspek pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi biru di Pulau Taliabu.
“Yang paling penting, kita harus memastikan masyarakat menjadi pelaku utama dan penerima manfaat dari pengembangan ekonomi biru tersebut,” imbuhnya.
Yosar juga mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, pelaku usaha, pemangku kepentingan, serta masyarakat untuk berperan aktif dalam proses kajian. Keterbukaan data dan informasi dinilai menjadi salah satu kunci agar kebijakan yang nantinya dirumuskan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Saya juga mengajak seluruh OPD terkait, para pemangku kepentingan, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat untuk memberikan data, informasi, pengalaman dan masukan secara terbuka dan konstruktif. Karena pengembangan sektor kelautan dan perikanan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja,” ajaknya.
Ia berharap hasil FGD tersebut dapat menjadi pijakan bagi Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam menyusun kebijakan dan program pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang produktif, inklusif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin agar laut tidak hanya menjadi ruang geografis yang memisahkan pulau-pulau kita, tetapi justru menjadi ruang ekonomi yang menghubungkan masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu,” pungkasnya.
(Jk)
