AROSUKA – Pemerintah Kabupaten Solok bergerak cepat menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait percepatan pemulihan pascabencana banjir bandang atau galodo yang melanda kawasan Arosuka.
Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.Hi, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok akan mempercepat penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Langkah tersebut dilakukan menyusul kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming ke Kabupaten Solok pada Jumat, 25 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menekankan pentingnya percepatan penanganan dan pemulihan infrastruktur serta akses masyarakat yang terdampak bencana.
“Menindaklanjuti arahan Wakil Presiden, sesuai arahan Bapak Bupati Solok, Pemerintah Kabupaten Solok akan mengebut penyusunan dokumen R3P bersama OPD terkait,” ujar Wabup Candra di Arosuka, Senin (28/9/2026).
Menurut Candra, penyusunan R3P menjadi bagian penting dalam tahapan pemulihan setelah masa tanggap darurat. Dokumen tersebut diperlukan untuk memetakan kerusakan, kebutuhan pemulihan serta menyusun langkah rehabilitasi dan rekonstruksi secara terarah.
BNPB sendiri menjelaskan bahwa R3P merupakan dokumen perencanaan berbasis kajian kebutuhan pascabencana yang mencakup kerusakan dan kebutuhan pemulihan berbagai sektor, sekaligus menjadi dasar koordinasi dan pengusulan pembiayaan kepada pemerintah pusat.
Candra: Jangan Sampai Masyarakat Menunggu Terlalu Lama
Candra menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin momentum pemulihan pascabencana berjalan lamban.
Bagi pemerintah daerah, katanya, pekerjaan setelah bencana bukan hanya membersihkan material dan memulihkan kondisi darurat. Ada pekerjaan yang lebih besar, yakni memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan membangun kembali infrastruktur yang rusak dengan perencanaan yang lebih baik.
“Kita ingin ada percepatan pembangunan pascabencana galodo di Arosuka. Karena itu, dokumen R3P harus kita siapkan dengan baik dan secepat mungkin,” tegasnya.
Ia meminta seluruh OPD tidak bekerja sendiri-sendiri. Data kerusakan dan kebutuhan dari masing-masing sektor harus dihimpun dan disinergikan sehingga menjadi dokumen yang komprehensif.
“Ini bukan pekerjaan satu OPD. Ini pekerjaan bersama. Kita harus bergerak dalam satu langkah, satu data dan satu tujuan, yaitu mempercepat pemulihan masyarakat Kabupaten Solok,” ujarnya.
Kunjungan Wapres Gibran ke Kabupaten Solok sebelumnya juga menekankan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada tahap tanggap darurat. Pemerintah diminta memastikan akses utama, infrastruktur, distribusi bantuan dan pelayanan masyarakat dapat kembali berjalan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Solok, arahan tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat koordinasi dalam memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Candra mengatakan, seluruh kebutuhan yang muncul akibat bencana akan diinventarisasi dan disusun berdasarkan kewenangan serta tingkat urgensinya.
“Harapan kita, melalui R3P ini, kebutuhan pembangunan pascabencana dapat tergambar dengan jelas. Mana yang menjadi prioritas, mana yang harus segera ditangani, dan mana yang membutuhkan dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” katanya.
Ia menambahkan, percepatan tersebut harus tetap dilakukan dengan memperhatikan ketepatan data, kelengkapan administrasi dan aturan yang berlaku.
Sebab, menurutnya, cepat saja tidak cukup. Pembangunan pascabencana juga harus tepat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang kita kejar bukan sekadar cepat selesai dokumennya. Kita ingin dokumen ini benar-benar menjadi dasar bagi percepatan pembangunan dan pemulihan masyarakat,” tutur Candra.
Dengan langkah tersebut, Pemkab Solok berharap proses pemulihan pascagalodo dapat segera memasuki tahapan pembangunan yang lebih terencana, sehingga masyarakat terdampak tidak terlalu lama berada dalam kondisi penuh ketidakpastian.
Kini, pekerjaan besar pascabencana memasuki babak berikutnya: dari penanganan darurat menuju membangun kembali Solok dengan lebih baik dan lebih kuat.**yaNs
