Taliabu, dutametro.com –Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Taliabu berkomitmen memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026 (SE2026) dan program cinta desa Statistik (Desa Cantik) Kabupaten Pulau Taliabu yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Sula. Selasa, (30/6/2026).
Komitmen yang disampaikan oleh dalam kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 dan Pencanangan Desa Cantik di Balai desa Kilong. Turut dihadiri Jajaran, Forkopimda, Pimpinan OPD, Instansi Vertikal terkait, serta Pemdes.
Melalui momentum ini, Pemda Pulau Taliabu mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para pelaku usaha untuk mengambil peran aktif guna menyukseskan agenda nasional pilar penguatan data tersebut.
Bupati Pulau Taliabu Salshabila Widya L. Mus dalam sambutan yang dibacakan oleh Wabup La Ode Yasir, menerapkan fondasi utama bagi arah pembangunan daerah, bukan lagi sekedar instrumen pelengkap urusan administrasi.
“Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti yang sangat strategis bagi pemerintah daerah. Sensus Ekonomi 2026 bukan menyediakan kompas pembangunan ekonomi daerah.” Ujarnya.
Dirinya mengungkapkan, potret utuh mengenai struktur ekonomi, perkembangan dunia usaha, serta potensi di wilayah Pulau Taliabu akan tergambar secara gamblang lewat Sensus ini.
“Kumpulan informasi makro dan mikro tersebut nantinya akan dijadikan landasan kokoh bagi pemerintah dalam menyusun formula yang terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Terkait dengan keterlibatan sektor swasta, Pemda Pulau Taliabu menggarisbawahi, kualitas data rujukan yang dihasilkan BPS akan sangat bergantung pada transparansi serta kejujuran para pelaku usaha saat menerima kunjungan petugas di lapangan.
Partisipasi aktif dari dunia usaha dinilai menjadi kunci utama agar insentif dan arah program pemberdayaan UMKM di masa mendatang bisa tepat sasaran.
“Saya juga mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat Pulau Taliabu untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas Sensus. Kualitas data yang dihasilkan sangat bergantung pada partisipasi seluruh pihak.” ajaknya.
Senada dengan itu, Kepala BPJS Kabupaten Kepulauan Sula, Syahrul Gufron Usman, S.ST, mengungkapkan intervensi kebijakan dari pemerintah daerah memberikan energi besar bagi jajaran BPS dalam mengemban amanah pemutakhiran data ekonomi Nasional ini.
Syahrul memaparkan, guna mengoptimalkan dukungan yang telah diberikan Pemda, pihaknya telah merampungkan proses rekruitmen dan pembekalan tehnis bagi 57 orang petugas lapangan yang terdiri atas 47 orang petugas pendataan lapangan (PPL) dan 10 petugas pemeriksa lapangan (PML) dengan didampingi oleh 10 koodinator wilayah.
Seluruh petugas tersebut akan dijadwalkan mulai bergerak melakukan pendataan dari rumah ke rumah (door to door) pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
“Sensus Ekonomi 2026 bukan tentang pengumpulan data oleh BPS, melainkan tentang menyediakan data untuk Indonesia,” papar Syahrul. (Jk)
