Taliabu | dutametro.com – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu memilih menempuh pendekatan ilmiah dengan menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk merancang sistem penanganan berbasis risiko dan ekologi.
Bupati Pulau Taliabu, Salshabila Widya L. Mus, menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera menjajaki kerja sama teknis dengan BRIN. Kolaborasi tersebut ditargetkan menghasilkan Rapid Ecological Assessment (REA) atau asesmen ekologis cepat guna memetakan akar permasalahan kemunculan satwa predator di wilayah tersebut.
“Fenomena ini harus dibedah secara komprehensif menggunakan data yang valid agar kebijakan mitigasi yang dilahirkan nantinya benar-benar tepat sasaran dan terukur,” ujar Bupati.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah memilih langkah ilmiah dengan berkoordinasi dan berkonsultasi bersama BRIN untuk mengkaji berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi fenomena tersebut. Dengan demikian, langkah penanganan yang diambil dapat dilakukan secara tepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui asesmen cepat tersebut, tim ahli BRIN bersama DLH akan mengkaji sejumlah indikator lingkungan yang diduga menjadi pemicu utama kemunculan satwa predator.
“Kajian mendalam akan mencakup analisis perubahan tutupan lahan di Pulau Taliabu, dampak anomali cuaca berupa curah hujan ekstrem, tingkat gangguan terhadap habitat asli satwa, hingga pergeseran jalur pergerakan alami mereka,” ungkapnya.
Menurut Bupati, hasil akhir dari riset kolaboratif ini adalah penyusunan rekomendasi konkret berupa cetak biru sistem peringatan dini (early warning system).
Sistem tersebut bertujuan meminimalkan risiko sekaligus mengantisipasi potensi interaksi negatif yang dapat membahayakan manusia maupun satwa liar itu sendiri.
Sembari merancang ruang lingkup riset bersama BRIN, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu juga terus memperkuat langkah-langkah penanganan di lapangan.
Bupati menunjuk DLH sebagai koordinator teknis utama. Sementara itu, penanganan darurat terhadap laporan kemunculan satwa tetap dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur, antara lain Bhabinkamtibmas, Babinsa, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, hingga aparat pemerintah desa.
Di sisi lain, Bupati mengimbau masyarakat Pulau Taliabu agar tidak menyikapi situasi ini dengan kepanikan berlebihan, melainkan meningkatkan kewaspadaan.
“Saya meminta warga segera melaporkan setiap pergerakan satwa liar yang mencurigakan di sekitar permukiman kepada pemerintah desa atau instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti secara aman,” pintanya.
Bupati menegaskan bahwa penanganan konflik manusia dan satwa harus berpijak pada dua kepentingan utama, yakni keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Pendekatan berbasis sains ini dipilih sebagai jalan tengah agar langkah penanganan di lapangan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi yang berlaku.
“Keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama. Namun, pada saat yang sama, penanganan yang dilakukan harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip konservasi dan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pendekatan ilmiah menjadi langkah yang paling tepat untuk dilakukan saat ini,” tandasnya. (Jk)
