Padang, dutametro.com – Komisi IV DPRD Kota Padang terus menunjukkan dedikasi dan komitmennya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai kebijakan strategis di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan rakyat, Komisi IV berperan aktif dalam memastikan setiap program pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Padang.
Didukung oleh kepengurusan yang solid dan profesional, Komisi IV siap mengawal serta merumuskan kebijakan demi kepentingan rakyat. Dipimpin oleh H. Iskandar, M.H.I. sebagai Ketua, Rustam Efendi sebagai Wakil Ketua dan Erianto sebagai Sekretaris. serta didukung oleh tim yang kompeten, seperti H. Muharlion, S.Pd bertindak sebagai Koordinator yang juga menjabat sebagai ketua DPRD Padang. Serta anggota lainnya H. Mulyadi Muslim, Lc., MA, Dr. H. Hendrizal, S.Sos.I., M.Pd, Dewi Susanti, Donal Ardi, M. Fautiaz Fauzi, H. Rusdi, ST., MT, M. Khalidi Al Khair, Irwandi, S.Pi., MM, dan Erismiarti. Dengan kepengurusan yang lengkap tersebut Komisi IV bertekad membawa perubahan positif yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kemudian sebagai bagian dari tugasnya, Komisi IV juga membentuk Panitia Khusus (Pansus) IV untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024. Rapat intensif yang berlangsung pada 11-14 Maret 2025 di ruang Komisi IV DPRD Kota Padang ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan selama setahun terakhir sekaligus meninjau sejauh mana realisasi visi dan misi Wali Kota dalam lima tahun kepemimpinan.
Ketua Pansus IV, H. Iskandar, M.H.I., menegaskan bahwa evaluasi ini menjadi indikator keberhasilan pemerintahan sebelumnya serta acuan bagi kepemimpinan selanjutnya dalam menyusun kebijakan.
“Kami menemukan beberapa program yang berjalan sesuai rencana, namun ada pula yang belum selaras dengan visi-misi yang dicanangkan. Evaluasi ini penting agar pemerintahan mendatang bisa merancang strategi yang lebih efektif,” ungkap Iskandar.
Dari pembahasan awal, beberapa program telah mencapai target administratif, namun dampaknya di masyarakat masih dipertanyakan. DPRD menekankan bahwa pencapaian dalam laporan tidak boleh hanya berupa angka, tetapi juga harus berdampak nyata pada kesejahteraan warga.
Di sektor pendidikan, DPRD melihat masih adanya tantangan dalam kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer.
“Kesejahteraan guru, terutama honorer, masih perlu diperhatikan. Kami akan memperjuangkan peningkatan gaji mereka agar kualitas pendidikan semakin baik,” kata Iskandar.
Selain itu, DPRD juga menyoroti kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana sekolah serta pemerataan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Sementara itu, sektor pariwisata juga mendapat perhatian, terutama menjelang libur Lebaran yang diprediksi akan meningkatkan jumlah wisatawan. DPRD menekankan pentingnya peningkatan fasilitas wisata, kebersihan, keamanan, serta labelisasi makanan di lokasi wisata untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung.
“Kami ingin memastikan tempat wisata memiliki fasilitas yang layak, mulai dari WC yang bersih, area parkir memadai, hingga standar keamanan bagi pengunjung. Labelisasi makanan juga penting agar wisatawan merasa aman,” ujar Iskandar.
Di sisi lain, program BPJS Kesehatan Gratis menjadi salah satu inisiatif unggulan yang mendapat dukungan penuh DPRD. Program ini mencakup layanan rawat inap, rawat jalan, pemeriksaan laboratorium, rontgen, dan berbagai layanan medis lainnya.
DPRD juga memastikan bahwa masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pengurusan BPJS akan mendapatkan pendampingan dari Komisi IV. Bahkan, bagi peserta BPJS mandiri yang memiliki tunggakan, dalam kondisi darurat, BPJS akan langsung aktif dengan pemerintah menanggung beban tunggakan.
“Kami ingin memastikan setiap warga memiliki akses kesehatan yang layak. Jika ada kendala dalam pengurusan BPJS, Komisi IV siap membantu. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat,” tegas Iskandar.
Pembahasan LKPJ 2024 masih berlangsung dan belum menghasilkan kesimpulan final, karena DPRD masih memerlukan analisis lebih lanjut terhadap data dari OPD terkait. Namun, hasil evaluasi ini akan menjadi dasar utama dalam menentukan arah kebijakan lima tahun ke depan.
“DPRD berkomitmen memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar angka dalam laporan,” tutup Iskandar pada media ini Jumat 14 Maret 2025.
Adv
