Taliabu | dutametro.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara, mendukung Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang kebijakan transformasi budaya kerja yang akan diterapkan di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam kebijakan tersebut, terdapat lima poin utama yang akan dijalankan, salah satunya adalah penerapan pola kerja work from home (WFH).
Kepala Dinas Kominfo Pulau Taliabu, Haruna Masuku, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa WFH akan diberlakukan satu hari dalam seminggu.
“Pada prinsipnya, pemerintah daerah Taliabu mendukung kebijakan ini. Pola kerja satu hari dari rumah atau WFH akan diterapkan,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut juga berkaitan dengan hari pasca-libur. Namun demikian, jika terdapat tugas-tugas yang harus diselesaikan, tetap dapat dilakukan melalui sistem digital.
“Jika ada pekerjaan yang bisa diselesaikan secara digital, maka dapat dikerjakan oleh masing-masing OPD,” jelasnya.
Berikut lima poin transformasi budaya kerja yang diterapkan Pemkab Pulau Taliabu:
1. Pemberlakuan Sistem Kerja Fleksibel (WFH)
Pemerintah daerah akan menerapkan pola kerja work from home selama satu hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat.
2. Efisiensi Anggaran dan Sumber Daya
Kebijakan ini bertujuan mengurangi konsumsi BBM, listrik, air, serta biaya operasional kantor secara riil. Selain itu, perjalanan dinas dibatasi, yakni perjalanan dalam negeri dikurangi hingga 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen.
3. Akselerasi Layanan Digital
Pemerintah daerah akan memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk penggunaan e-office, tanda tangan elektronik, absensi digital, serta pelaksanaan rapat, bimbingan teknis, dan seminar secara daring atau hybrid.
4. Jaminan Kualitas Pelayanan Publik
Meskipun menerapkan WFH, unit pelayanan publik tetap diwajibkan menjalankan tugas secara langsung di kantor atau work from office (WFO) secara penuh.
5. Komitmen terhadap Lingkungan dan Kesehatan
Pemerintah daerah juga akan menggalakkan program hari bebas kendaraan bermotor (car free day) guna meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus memberdayakan UMKM lokal. Jk
