KOTAMOBAGU,DutaMetro.com– Pemerintah Kota Kotamobagu kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Tak hanya sukses meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kotamobagu juga berhasil menduduki peringkat pertama se-Sulawesi Utara dalam capaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK.
Prestasi tersebut diumumkan usai kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Manado, Jumat (29/5/2026).
Inspektur Daerah Kota Kotamobagu, Rahfan Mokoginta, S.K.M., M.S.A., mengungkapkan bahwa capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional.
“Selain meraih opini WTP, Pemerintah Kota Kotamobagu juga berhasil menduduki peringkat pertama se-Provinsi Sulawesi Utara dalam capaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dengan persentase sebesar 84,05 persen. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat dan berkelanjutan,” ujar Rahfan Mokoginta.
Menurutnya, penyerahan LHP BPK merupakan bagian penting dalam proses pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Raihan opini WTP yang kembali diperoleh Pemerintah Kota Kotamobagu menandakan bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
“Keberhasilan meraih opini WTP ke-13 secara berturut-turut, ditambah capaian terbaik dalam TLHP, menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Kotamobagu untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Capaian tersebut sekaligus memperkuat posisi Kota Kotamobagu sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Sulawesi Utara. Konsistensi dalam mempertahankan opini WTP dan tingginya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dinilai menjadi indikator kuat terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.***
