CIKARANG ,dutametro.com.- Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengunjungi PT Indonesia Epson Industry (IEI) di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/11/2026).
Kunjungan tersebut untuk meminta penjelasan manajemen terkait persoalan hubungan industrial yang diadukan pekerja.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) atas aduan Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (FSPGI). Sebelumnya, pada 29 Oktober 2026, Wamenaker telah menerima audiensi perwakilan FSPGI di Kantor Kemnaker Jakarta. Aduan itu juga telah ditindaklanjuti Pengawas Ketenagakerjaan melalui penerbitan Nota Pemeriksaan I kepada PT IEI.
Dalam kunjungan tersebut, Afriansyah didampingi Dirjen Binwasnaker dan K3 Ismail Pakaya dan Dirjen PHI dan Jamsos Indah Anggoro Putri. Turut hadir Kadisnaker Kabupaten Bekasi Ida Farida dan jajaran Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri.
Afriansyah mengatakan, pemerintah ingin memperoleh penjelasan langsung dari manajemen sekaligus mendengarkan aspirasi pekerja. Persoalan yang dibahas meliputi status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upah yang belum dibayarkan, penerapan prosedur PHK yang tidak sesuai aturan, serta dugaan pelecehan seksual dan praktik staycation dalam proses rekrutmen maupun perpanjangan kontrak.
“Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi pekerja sekaligus meminta penjelasan dari pihak perusahaan. Pemerintah ingin memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara objektif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan,” ujar Afriansyah.
Sebagai tindak lanjut, Kemnaker berencana mengundang manajemen PT IEI dan perwakilan pekerja untuk pertemuan bersama di Kantor Kemnaker. Pertemuan itu diharapkan menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai persoalan dan mengupayakan penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan.
Afriansyah juga meminta perusahaan memastikan pemenuhan hak pekerja atas jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, menghormati kebebasan berserikat, serta menjalankan prosedur PHK sesuai ketentuan.
“Saya meminta perusahaan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, mulai dari jaminan sosial, kebebasan berserikat, hingga pelaksanaan prosedur PHK sesuai ketentuan. Hubungan industrial yang sehat harus dibangun dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak,” katanya.
Ia menegaskan iklim investasi yang kondusif harus berjalan seiring dengan pelindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja.
“Pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif. Hal ini harus berjalan seiring dengan pelindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja,” ujar Afriansyah.
*Tag SEO:*
Judul SEO:
Tag: `
Kategori: Nasional | Ketenagakerjaan
Mau saya bikinkan juga versi pendek untuk Tiktok dan IG Reels, Pak Med?
