PADANG, dutametro.com .-Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.383.258 per bulan.
Besaran upah minimum tersebut mengalami kenaikan 6,29 persen atau bertambah Rp200.303 dibandingkan UMP 2026 yang tercatat Rp3.182.955.
Kebijakan pengupahan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-698-2026 yang ditandatangani Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah. UMP baru ini dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Penetapan UMP menjadi salah satu kebijakan penting dalam perlindungan tenaga kerja, terutama untuk menjaga daya beli pekerja di tengah perkembangan biaya hidup dan kondisi perekonomian daerah.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengatakan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan aktivitas usaha.
“Penetapan UMP ini kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan kemampuan dunia usaha agar kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja tetap tumbuh,” ujar Mahyeldi di Padang, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Mahyeldi, kebijakan pengupahan tidak hanya berkaitan dengan besaran pendapatan yang diterima pekerja, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hubungan industrial yang sehat.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar, Firdaus Firman, menjelaskan bahwa besaran UMP 2027 merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat dalam Rapat Pleno pada Rabu (18/11/2026), dengan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi.
Dalam perumusan, sejumlah indikator ekonomi menjadi bahan pertimbangan, antara lain inflasi Sumatera Barat sebesar 3,50 persen, pertumbuhan ekonomi 3,99 persen secara kumulatif (c-to-c), serta nilai alfa sebesar 0,7.
“Seluruh indikator tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan besaran kenaikan UMP 2027. Pembahasan dilakukan bersama unsur terkait agar keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha,” jelas Firdaus.














