Bolmong–DutaMetro.com-Penutupan aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah Sulawesi Utara (Sulut) tidak hanya berdampak pada sektor usaha, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan para pekerja tambang dan keluarga yang selama ini menggantungkan kebutuhan hidup dari sektor tersebut.
Kondisi ini mendapat perhatian serius Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI), Bagian Investigasi Nasional. Melalui Chandra E. Damopolii, KANNI meminta Presiden memberikan perhatian terhadap nasib para pekerja tambang yang kini menghadapi ketidakpastian akibat terhentinya aktivitas pertambangan.
Chandra menegaskan, kebijakan penutupan tambang harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Pemerintah tidak cukup hanya menghentikan aktivitas pertambangan, tetapi juga harus memikirkan keberlangsungan hidup masyarakat yang terdampak.
Menurutnya, di balik aktivitas pertambangan terdapat ribuan pekerja yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membiayai pendidikan anak, serta menopang kehidupan istri dan orang tua.
“Jangan sampai penutupan tambang justru membuat masyarakat kehilangan pekerjaan tanpa ada solusi. Ada bapak-bapak yang bekerja di tambang untuk menyekolahkan anak-anaknya, sementara istri dan keluarga menunggu hasil jerih payah mereka di rumah,” ungkap Chandra, Minggu (1/11/2026).
Ia menjelaskan, dampak penghentian aktivitas pertambangan tidak hanya dirasakan oleh pekerja secara langsung. Perputaran ekonomi masyarakat di sekitar wilayah tambang juga ikut terpengaruh, mulai dari pedagang kecil, pemilik warung, penyedia jasa transportasi hingga pelaku usaha lainnya.
Karena itu, KANNI menilai pemerintah perlu melihat persoalan ini secara menyeluruh. Penegakan hukum, kepatuhan terhadap perizinan, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan tetap harus menjadi perhatian. Namun, nasib masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan juga tidak boleh diabaikan.
“Kalau memang tambang harus ditutup, pemerintah harus menyiapkan solusi. Jangan hanya menutup, kemudian membiarkan para pekerja kehilangan mata pencaharian. Mereka juga punya keluarga yang harus diberi makan dan anak-anak yang harus tetap sekolah,” tegasnya.
Chandra juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap persoalan pertambangan di Sulawesi Utara. Termasuk mengevaluasi aspek perizinan, memberikan kepastian hukum, serta membuka ruang dialog antara pemerintah, perusahaan, pekerja, dan masyarakat terdampak.
Menurutnya, apabila terdapat aktivitas pertambangan yang masih memungkinkan untuk dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah perlu memberikan kejelasan mengenai mekanisme, persyaratan, serta kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan pekerja.
Melalui pernyataan tersebut, KANNI meminta Presiden agar persoalan pekerja tambang di Sulawesi Utara menjadi perhatian pemerintah pusat. Sebab, setiap kebijakan di sektor pertambangan juga memiliki konsekuensi sosial yang harus diperhitungkan secara matang.
Jangan tutup mata terhadap nasib pekerja tambang di Sulawesi Utara. Mereka bukan sekadar angka dalam kebijakan. Mereka adalah manusia, para kepala keluarga yang berjuang agar anak-anaknya bisa terus bersekolah dan keluarganya tetap hidup layak,” pungkas Chandra.
KANNI berharap pemerintah tidak hanya menghadirkan kebijakan penghentian aktivitas pertambangan, tetapi juga memastikan adanya langkah penyelesaian yang memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap masyarakat, serta solusi bagi para pekerja yang kehilangan mata pencaharian.
Pada akhirnya, persoalan pertambangan tidak boleh hanya dilihat dari sisi kebijakan dan penegakan hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan nasib masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut. Pemerintah diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang adil, memberikan kepastian hukum, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus melindungi keberlangsungan hidup para pekerja dan keluarganya. Sebab, di balik setiap kebijakan, ada kehidupan masyarakat yang harus tetap diperjuangkan. Jangan sampai tambang ditutup, tetapi harapan hidup ribuan keluarga ikut terkubur.***
